Berita

jenderal abdel fatah el sisi

Pemuda Muhammadiyah: Bila Muhammad Mursi Dibebaskan Bentrokan Bisa Diminimalisir

JUMAT, 16 AGUSTUS 2013 | 09:16 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Krisis politik di Mesir telah berubah menjadi krisis kemanusian. Tragedi "Rabu Berdarah" (14/8) yang menewaskan 525 orang rakyat sipil sudah bisa dijadikan sebagai alasan yang kuat bagi dunia internasional untuk ikut campur. Kebiadaban militer dalam menghadapi demonstran sudah melampaui batas dan cenderung merendahkan dan mengabaikan hak-hak asasi manusia.

Selain itu, militer Mesir terbukti tidak mendengar himbauan lembaga-lembaga internasional dan tokoh-tokoh dunia yang menyerukan untuk menghentikan kekerasan dan mengedepankan cara-cara damai dan persuasif dalam menyikapi krisis politik yang ada. Demi menyelamatkan nyawa warga sipil yang semakin terancam, dunia internasional dituntut untuk segera melakukan intervensi. Dunia internasional harus bertindak untuk menghindari jatuhnya korban-korban lain yang tidak berdosa.

Dalam konteks itu, Indonesia yang memiliki hubungan khusus dengan Mesir diminta untuk segera memprakarsai upaya-upaya konkrit dalam mengatasi krisis tersebut. Ungkapan kecaman dan penyesalan yang sudah disampaikan terbukti tidak efektif dalam menghentikan kekerasan. Karena itu, perlu langkah-langkah diplomasi internasional, terutama mendesak agar OKI segera melakukan pertemuan khusus terkait upaya penyelesaian krisis Mesir.


"Negara-negara Islam diminta untuk segera bersatu dalam melihat krisis Mesir. Apa pun kepentingan negara-negara Islam atas Mesir harus dikesampingkan. Keselamatan warga sipil Mesir harus diutamakan. Pada titik inilah, peran Indonesia menjadi strategis. Indonesia diyakini masih lebih didengar dibandingkan negara-negara Islam lainnya," ujar Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay.

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia bisa mengirimkan beberapa tokoh yang diharapkan dapat meretas pintu damai di Mesir. Tokoh-tokoh itu juga sekaligus diminta untuk dapat berbicara dengan tokoh-tokoh negara Islam, khususnya yang tergabung di dalam OKI. Walau dipandang sulit, namun langkah tersebut perlu dicoba. 

Selain itu, pemerintah AS diminta untuk segera menghentikan bantuan militer sebesar 1,3 miliar dolar per tahun kepada militer Mesir. Bantuan itu justru dinilai belum dibutuhkan oleh Mesir saat ini. Bahkan, bantuan itu semakin memperkuat sikap-sikap militeristik tentara Mesir pada warga sipil.

"Presiden Obama tidak cukup hanya mengeluarkan statement mengecam. AS diminta mencari solusi terbaik lewat jalur diplomasi internasional," ujarnya.

Dalam meretas jalur damai, militer Mesir didesak untuk segera membebaskan presiden Mursi. Pintu dialog diyakini akan lebih mudah dibuka jika Mursi dibebaskan. Penyelesaian krisis Mesir harus dilakukan secara demokratis atas dasar saling menghargai untuk kepentingan seluruh rakyat Mesir.

"Saya yakin, jika Mursi dibebaskan, maka massa pendukungnya pun akan lebih tenang. Dengan begitu, bentrokan antara pro-Mursi dan militer bisa diminimalisir. [dem]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya