Berita

denny ja/net

Denny JA Melanjutkan Polemik Sidang Isbat Hari Raya

SENIN, 12 AGUSTUS 2013 | 20:46 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA melanjutkan polemik tentang sidang isbat penentuan tanggal 1 Syawal yang dipimpin Menteri Agama.

Sebelumnya, ia mengatakan bahwa sidang isbat yang dibiayai uang pajak yang dibayar rakyat itu memperlihatkan kepada dunia internasional seolah-olah umat Muslim Indonesia bodoh. Semestinya di jaman serba canggih seperti sekarang, tanggal 1 Syawal dapat ditentukan jauh-jauh hari.

Atas pernyataannya ini, Denny JA menuai kecaman dari kalangan yang menganggap dirinya tidak memiliki kapasitas untuk mengomentari urusan menentukan 1 Syawal.


"Tak perlu kita menjadi ahli gizi atau menjadi juru masak untuk tahu lezat atau tidaknya makanan. Tak perlu kita menjadi ahli dulu untuk tahu tak masuk akalnya sebuah kebijakan," ujar Denny JA melalui kultiwtnya hari ini (Senin, 12/8).

Walau disebut bukan ahli tetapi masyarakat memiliki hal dan kemampuan menilai apakah kebijakan pemerintah atau elit agama masuk akal atau tidak. Masyarakat sipil berhak menilai kebijakan yang dianggap tidak masuk akal.

"Karena dunia bukan hanya milik para ahli," ujar Denny JA lagi.

"Tak masuk akal di era science, di H-1 sebelum magrib, kita masih tak pasti apakah besok lebaran," kata pria kelahiran Palembang tahun 1963 ini.

Dia membandingkan dengan gerhana bulan yang dapat diprediksi 10 tahun sebelum kejadian.

Masyarakat luas, maih menurut Denny JA, pada dasarnya menunggu kepastian dari kaum ulama dan kaum cendekia untuk berijtihad mencari kepastian tentang waktu Lebaran. Sehingga tak perlu menunggu sidan isbat maghrib di H-1.

"Jika semua pihak berpikir jernih dan cerdas, di era science, Insya Allah kita sudah (mengetahui) pasti waktu Lebaran sejak 1 Januari," kata dia lagi.


"Setelah parameternya disepakati sesuai hukum agama, hari Lebaran itu wilayah science yang bisa diprediksi jauh hari," demikian Denny JA. [guh]

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

UPDATE

ASEAN di Antara Badai Geopolitik

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:44

Oknum Brimob Bunuh Pelajar Melewati Batas Kemanusiaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:32

Bocoran Gedung Putih, Trump Bakal Serang Iran Senin atau Selasa Depan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:24

Eufemisme Politik Hak Dasar Pendidikan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:22

Pledoi Riva Siahaan Pertanyakan Dasar Perhitungan Kerugian Negara

Minggu, 22 Februari 2026 | 18:58

Muncul Framing Politik di Balik Dinamika PPP Maluku

Minggu, 22 Februari 2026 | 18:22

Bank Mandiri Perkuat UMKM Lewat JuraganXtra

Minggu, 22 Februari 2026 | 17:51

Srikandi Angudi Jemparing

Minggu, 22 Februari 2026 | 17:28

KPK Telusuri Safe House Lain Milik Pejabat Bea Cukai Simpan Barang Haram

Minggu, 22 Februari 2026 | 16:43

Demi Pengakuan, Somaliland Bolehkan AS Akses Pangkalan Militer dan Mineral Kritis

Minggu, 22 Februari 2026 | 16:37

Selengkapnya