Berita

denny ja/net

Denny JA Melanjutkan Polemik Sidang Isbat Hari Raya

SENIN, 12 AGUSTUS 2013 | 20:46 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA melanjutkan polemik tentang sidang isbat penentuan tanggal 1 Syawal yang dipimpin Menteri Agama.

Sebelumnya, ia mengatakan bahwa sidang isbat yang dibiayai uang pajak yang dibayar rakyat itu memperlihatkan kepada dunia internasional seolah-olah umat Muslim Indonesia bodoh. Semestinya di jaman serba canggih seperti sekarang, tanggal 1 Syawal dapat ditentukan jauh-jauh hari.

Atas pernyataannya ini, Denny JA menuai kecaman dari kalangan yang menganggap dirinya tidak memiliki kapasitas untuk mengomentari urusan menentukan 1 Syawal.


"Tak perlu kita menjadi ahli gizi atau menjadi juru masak untuk tahu lezat atau tidaknya makanan. Tak perlu kita menjadi ahli dulu untuk tahu tak masuk akalnya sebuah kebijakan," ujar Denny JA melalui kultiwtnya hari ini (Senin, 12/8).

Walau disebut bukan ahli tetapi masyarakat memiliki hal dan kemampuan menilai apakah kebijakan pemerintah atau elit agama masuk akal atau tidak. Masyarakat sipil berhak menilai kebijakan yang dianggap tidak masuk akal.

"Karena dunia bukan hanya milik para ahli," ujar Denny JA lagi.

"Tak masuk akal di era science, di H-1 sebelum magrib, kita masih tak pasti apakah besok lebaran," kata pria kelahiran Palembang tahun 1963 ini.

Dia membandingkan dengan gerhana bulan yang dapat diprediksi 10 tahun sebelum kejadian.

Masyarakat luas, maih menurut Denny JA, pada dasarnya menunggu kepastian dari kaum ulama dan kaum cendekia untuk berijtihad mencari kepastian tentang waktu Lebaran. Sehingga tak perlu menunggu sidan isbat maghrib di H-1.

"Jika semua pihak berpikir jernih dan cerdas, di era science, Insya Allah kita sudah (mengetahui) pasti waktu Lebaran sejak 1 Januari," kata dia lagi.


"Setelah parameternya disepakati sesuai hukum agama, hari Lebaran itu wilayah science yang bisa diprediksi jauh hari," demikian Denny JA. [guh]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Bos Danantara Ungkap Proses Pangkas BUMN Tak Mudah

Rabu, 07 Oktober 2026 | 12:11

Hingga Siang Nusron Belum Hadir, KPK Masih Menunggu

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:53

PJBS Direvisi, Porsi Saham Bayan Resources yang Dibeli Haji Isam Bertambah Jadi 10,08 Miliar

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:44

Nasib Gibran Kini Tergantung Prabowo

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:37

Empat WNI Pulang ke Tanah Air usai Enam Bulan Disandera Bajak Laut Somalia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

PDIP: Kebohongan Gibran Lulus SMA Sederajat Tercatat dalam Putusan Negara!

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

Putusan MK soal Gibran Buka Perdebatan Demokrasi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:21

DPR Minta Pemerintah Percepat Huntara bagi Korban Gempa Flores

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:19

Rita Widyasari Kembali Diperiksa KPK

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:17

Badai Dekati Amerika, Harga Minyak Naik Lagi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:01

Selengkapnya