Berita

denny ja/net

Denny JA Melanjutkan Polemik Sidang Isbat Hari Raya

SENIN, 12 AGUSTUS 2013 | 20:46 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA melanjutkan polemik tentang sidang isbat penentuan tanggal 1 Syawal yang dipimpin Menteri Agama.

Sebelumnya, ia mengatakan bahwa sidang isbat yang dibiayai uang pajak yang dibayar rakyat itu memperlihatkan kepada dunia internasional seolah-olah umat Muslim Indonesia bodoh. Semestinya di jaman serba canggih seperti sekarang, tanggal 1 Syawal dapat ditentukan jauh-jauh hari.

Atas pernyataannya ini, Denny JA menuai kecaman dari kalangan yang menganggap dirinya tidak memiliki kapasitas untuk mengomentari urusan menentukan 1 Syawal.


"Tak perlu kita menjadi ahli gizi atau menjadi juru masak untuk tahu lezat atau tidaknya makanan. Tak perlu kita menjadi ahli dulu untuk tahu tak masuk akalnya sebuah kebijakan," ujar Denny JA melalui kultiwtnya hari ini (Senin, 12/8).

Walau disebut bukan ahli tetapi masyarakat memiliki hal dan kemampuan menilai apakah kebijakan pemerintah atau elit agama masuk akal atau tidak. Masyarakat sipil berhak menilai kebijakan yang dianggap tidak masuk akal.

"Karena dunia bukan hanya milik para ahli," ujar Denny JA lagi.

"Tak masuk akal di era science, di H-1 sebelum magrib, kita masih tak pasti apakah besok lebaran," kata pria kelahiran Palembang tahun 1963 ini.

Dia membandingkan dengan gerhana bulan yang dapat diprediksi 10 tahun sebelum kejadian.

Masyarakat luas, maih menurut Denny JA, pada dasarnya menunggu kepastian dari kaum ulama dan kaum cendekia untuk berijtihad mencari kepastian tentang waktu Lebaran. Sehingga tak perlu menunggu sidan isbat maghrib di H-1.

"Jika semua pihak berpikir jernih dan cerdas, di era science, Insya Allah kita sudah (mengetahui) pasti waktu Lebaran sejak 1 Januari," kata dia lagi.


"Setelah parameternya disepakati sesuai hukum agama, hari Lebaran itu wilayah science yang bisa diprediksi jauh hari," demikian Denny JA. [guh]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya