Politik dinasti paling sukses di Indonesia ada di Provinsi Banten.
"Kalau ingin belajar tentang dinasti politik, belajarlah di Provinsi Banten yang sukses dan paling sempurna," kata anggota DPD dari Provinsi Banten, Ahmad Subadri, pada dialog kenegaraan bertema "Fenomena Politik Dinasti" di gedung DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (24/7).
Gubernur Banten adalah Ratu Atut Chosiyah. Banyak kerabat Atut yang dulunya tidak terkenal menduduki jabatan strategis di provinsi tersebut.
Yaitu, ibu tiri Atut, Heryani jadi Wakil Bupati Pandeglang; adik Atut, Ratu Tatu Chasanah menjabat Wakil Bupati Serang; adik tiri Atut, TB. Haerul Jaman, Walikota Serang; adik ipar Atut, Airin Rachmy Diani Walikota Tangerang Selatan.
Selain di eksekutif, keluarga Ratu Atut juga tersebar di legislatif mulai tingkat kabupaten sampai nasional. Suami Atut, Hikmat Tomet anggota DPR RI; anak Atut, Andika Hazrumy anggota DPD; menantu Atut, Ade Rossi Khaerunisa anggota DPRD Kota Serang; ibu tiri Atut, Ratna Komalasari DPRD Kota Serang; Aden Abdul Cholik adik ipar Atur, jadi anggota DPRD Provinsi Banten.
Subadri sendiri risau melihat dinasti politik keluarga Atut yang sangat bertolak belakang dengan agenda reformasi yang menjadikan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) sebagai musuh bersama. Menurut dia, dinasti politik sangat terkait erat dengan nepotisme.
“KKN (kolusi, kourpsi dan nepotisme) yang menjadi musuh bersama, tapi kini seolah-olah menjadi hal yang biasa karena melibatkan berbagai elemen masyarakat, dan malah memberi toleransi terhadap nepotisme politik. Hanya saja dampak kemenangan dengan penggalangan dana yang besar, dan massa yang besar, bagaimana ketika menjabat setelah menghabiskan uang ratusan miliar," kata Subadri.
Subadri memastikan dinasti politiki jika berhasil menduduki jabatan strategis di pemerintahan daerah tak akan memperhatikan rakyat, apalagi mengelola daerah. Mereka, katanya sibuk mengembalikan modal yang telah dihabiskan untuk meraih kursi kekuasaan.
“Banten bukan saja kerabatnya yang menjadi pejabat, tapi memiliki kekuatan uang. Entah dari APBD atau mana? Tentu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengetahui,†ujarnya.
Lebih bahaya lagi lanjut Subadri, kalau pejabat tersebut bisa meng-order hakim pengadilan, kepolisian, dan pejabat tinggi lainnya, maka politik dinasti itu akan makin mulus. “Untuk itu menurut saya perlu pembatasan dinasti politik tersebut untuk memberi kesempatan kepada orang lain,†tegasnya.
[zul]
