Partai Nasdem: Sebagian Besar LP Buruk, Menteri Tidak Boleh Cuci Tangan

Manajemen Lembaga Pemasyarakatan (LP) di Indonesia sangat buruk. Terbukti mulai dari fakta kapasitas LP yang berlebihan sampai 200 persen, sampai napi-napi tertentu yang diizinkan mendapat fasilitas mewah dan membawa perlengkapan komunikasi serta alat elektronik. Kekecewaan yang meluap bisa menimbulkan kerusuhan besar seperti terjadi di LP Tanjung Gusta, Medan.

"Ini memang tidak layak disebut LP tempat membina para napi. Kejadian Tanjung Gusta bisa terjadi juga pada LP-LP yang lain. Karena itu memang perlu dipikirkan LP yang baru, yang lebih sehat dan lengkap fasilitas keamanannya sehingga hal itu tidak terulang kembali," kata Sekjen DPP Partai Nasdem, Patrice Rio Capella, kepada wartawan lewat pernyataan tertulis, Jumat (12/7).

Dia menggugat Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan LP di seluruh Indonesia. Menteri Amir tidak patut lepas tangan dari semua persoalan lembaga pemasyarakatan di era kepemimpinannya.

"Ingat ya, dari seluruh sidak yang dilakukan Wamen (Denny Indrayana), hampir semua LP tidak melakukan standar yang berlaku. Mulai dari kamar yang disulap, napi yang berada di luar, HP yang bisa dibawa, sampai LP yang over kapasitas," terangnya.

Partai Nasdem belum melihat Menkumham punya blue print yang bisa disampaikan ke publik, misalnya, LP seperti apa yang ideal.

"Karena sebagian besar LP yang ada sekarang adalah peninggalan Belanda, dan posisinya sekarang sudah di tengah kota dan padat pemukiman," tandasnya. [ald]