Berita

Mohammed Badie/net

Dunia

Kejaksaan Mesir Perintahkan Tangkap Pemimpin Ikhwanul Muslimin

RABU, 10 JULI 2013 | 20:11 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Kejaksaan Mesir memerintahkan untuk menangkap pemimpin gerakan Islam Ikhwanul Muslimin, Mohammed Badie. Badie dituduh menjadi dalang kekerasan di Kairo yang menewaskan 51 orang meninggal, Senin (8/7) lalu.

Beberapa tokoh Ikhwanul Muslimin terkemuka bahkan sudah dalam penahanan. Sementara yang lainnya sudah dikeluarkan surat perintah penangkapan.

Selain menolak Perdana Menteri Interim Hazem Al Beblawi, massa dari Ikhawanul Muslim menggelar protes besar di luar masjid Rabaa Al Adawiya di Kairo menuntut pembebasan sekaligus pemulihan Mohammed Morsy sebagai presiden.


Sayap politik Ikhwanul Muslimin di Mesir, Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP), mengatakan pihaknya tidak akan menerima tawaran untuk bergabung dengan kabinet yang dibentuk oleh Perdana Menteri Beblawi.

Jurubicara Ikhwanul Muslimin Gehad El Haddad tuduhan terhadap Badie dan para pemimpin Ikhwanul Muslimin senior lainnya, tidak lebih sebagai upaya kepolisian untuk memberangus protes di Rabaa.

"Ketika polisi menjadi penjahat, peradilan adalah pengkhianat," katanya seperti disiarkan Reuters.

Hadad mengatakan pihaknya punya laporan beda terkait peristiwa kekerasan yang terjadi Senin lalu. Menurut dia, tentara menembaki para demonstran yang sedang melaksanakan shalat Subuh tak jauh di luar barak tentara di mana mereka percaya Morsy ditahan. Sementara, pihak militer mengatakan tindakan tentara hanya merespon setelah mendapat serangan dari penyerang bersenjata. Dalam persitiwa itu, lebih dari 50 pendukung Ikhwanul Muslimin dan seorang prajurit dan dua polisi tewas.

Jadwal pemilu baru setelah Morsy lengser diumumkan sudah diumumukan Presiden interim Adly Mansour. Dia membeberkan rencana untuk mendirikan sebuah panel untuk mengamandemen konstitusi ditangguhkan dalam waktu 15 hari. Perubahan kemudian akan dimasukkan ke referendum yang akan diselenggarakan dalam waktu empat bulan, sehinga pemilihan parlemen kemungkinan dilakukan pada awal 2014. Setelah parlemen baru bersidang, maka akan ditunjuk presiden baru. [dem]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya