Berita

Mohammed Badie/net

Dunia

Kejaksaan Mesir Perintahkan Tangkap Pemimpin Ikhwanul Muslimin

RABU, 10 JULI 2013 | 20:11 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Kejaksaan Mesir memerintahkan untuk menangkap pemimpin gerakan Islam Ikhwanul Muslimin, Mohammed Badie. Badie dituduh menjadi dalang kekerasan di Kairo yang menewaskan 51 orang meninggal, Senin (8/7) lalu.

Beberapa tokoh Ikhwanul Muslimin terkemuka bahkan sudah dalam penahanan. Sementara yang lainnya sudah dikeluarkan surat perintah penangkapan.

Selain menolak Perdana Menteri Interim Hazem Al Beblawi, massa dari Ikhawanul Muslim menggelar protes besar di luar masjid Rabaa Al Adawiya di Kairo menuntut pembebasan sekaligus pemulihan Mohammed Morsy sebagai presiden.


Sayap politik Ikhwanul Muslimin di Mesir, Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP), mengatakan pihaknya tidak akan menerima tawaran untuk bergabung dengan kabinet yang dibentuk oleh Perdana Menteri Beblawi.

Jurubicara Ikhwanul Muslimin Gehad El Haddad tuduhan terhadap Badie dan para pemimpin Ikhwanul Muslimin senior lainnya, tidak lebih sebagai upaya kepolisian untuk memberangus protes di Rabaa.

"Ketika polisi menjadi penjahat, peradilan adalah pengkhianat," katanya seperti disiarkan Reuters.

Hadad mengatakan pihaknya punya laporan beda terkait peristiwa kekerasan yang terjadi Senin lalu. Menurut dia, tentara menembaki para demonstran yang sedang melaksanakan shalat Subuh tak jauh di luar barak tentara di mana mereka percaya Morsy ditahan. Sementara, pihak militer mengatakan tindakan tentara hanya merespon setelah mendapat serangan dari penyerang bersenjata. Dalam persitiwa itu, lebih dari 50 pendukung Ikhwanul Muslimin dan seorang prajurit dan dua polisi tewas.

Jadwal pemilu baru setelah Morsy lengser diumumkan sudah diumumukan Presiden interim Adly Mansour. Dia membeberkan rencana untuk mendirikan sebuah panel untuk mengamandemen konstitusi ditangguhkan dalam waktu 15 hari. Perubahan kemudian akan dimasukkan ke referendum yang akan diselenggarakan dalam waktu empat bulan, sehinga pemilihan parlemen kemungkinan dilakukan pada awal 2014. Setelah parlemen baru bersidang, maka akan ditunjuk presiden baru. [dem]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

Prabowo Tindak Lanjuti Usulan Tambah Beasiswa S3 bagi Dosen

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:09

Panitia Ogah Disusupi Politik, Jokowi Batal Ikut Kirab Budaya di Lampung Timur

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:06

Sekolah Rakyat Bogor Padukan Panorama Alam dan Fasilitas Pendidikan Modern

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:43

400 Lajang Ikut Golek Garwo, Kemenag Dorong Lahirnya Keluarga Sakinah

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:35

Dana SAL Kemenkeu Perkuat Likuiditas dan Intermediasi Bank Mandiri

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:29

Prabowo Target Pangkas BUMN dari 1.000 Jadi 250 Perusahaan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:47

Safari Politik Jokowi Bareng PSI Picu Sorotan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:28

Daftar 32 Tim yang Lolos Piala Dunia 2026, Lajut Fase gugur

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:16

Australia Gandakan Denda Platform Medsos Nakal hingga Rp1 Triliun

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:06

Membaca Sinyal di Balik Ritual Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung

Minggu, 28 Juni 2026 | 13:56

Selengkapnya