Berita

ilustrasi/net

Politik

KONVENSI CAPRES

Boediono dan Sri Mulyani Perburuk Demokrat

SELASA, 09 JULI 2013 | 23:17 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Komite Konvensi Demokrat disarankan untuk tidak menerima Boediono dan Sri Mulyani sebagai peserta. Pasalnya, sosok Boediono dan Sri Mulyani cenderung mengundang kontroversi ketimbang publikasi positif.

"Kehadiran Boediono dan Sri Mulyani jadi madharat (keburukan) daripada maslahat (manfaat) bagi konvensi," ujar analis politik dari Point Indonesia, Karel Susetyo, kepada Rakyat Merdeka Online, Selasa (9/7).

Karel mengatakan selain untuk mencari calon presiden terbaik, konvensi yang digelar Partai Demokrat pada sisi lain berfungsi untuk menaikkan elektabilitas partai yang terpuruk akibat isu korupsi. Untuk itu konvensi harus bisa menampung tokoh-tokoh yang memiliki kredibiltas yang baik di mata publik.


"Kualitas peserta konvensi sangat penting ketimbang kuantitas semata. Kualitas juga harus mendasarkan pada aspek rekam jejak dan tidak punya potensi menjadi masalah bagi Demokrat," demikian Karel.

Boediono dan Sri Mulyani memang disebut-sebut terlibat dalam megaskandal Century. Boediono yang saat itu menjabat sebagai Gubernur BI dan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan disebut-sebut orang yang bertanggung jawab di balik kebijakan menolong Bank Century dengan suntikan dana senilai Rp 6,7 triliun. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya