Koalisi Anti Utang (KAU) menilai, pemerintah telah gagal untuk mengurangi jumlah utang. Pasalnya, hingga April 2013, jumlah utang Indonesia malah tembus Rp 2.023 triliun.
Koordinator KAU Dani Setiawan mengatakan, kondisi ini semakin membebani keuangan negara sehingga meminggirkan fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mensejahterakan rakyat.
“Besarnya dominasi modal asing dalam utang negara juga membawa konsekuensi kentalnya kepentingan pihak luar dalam kebijakan perekonomian nasional,†kata Dani kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.
Dengan kondisi ini, menurut Dani, negara asing mampu menyetir kebijakan ekonomi nasional. “Lihat saja, pemerintah seolah tidak berdaya dalam membatasi impor hortikultura,†katanya.
Solusi mengurangi beban utang, kata Dani, bisa dilakukan dengan penghentian sementara pembayaran kewajiban utang (moratorium utang) dan menghentikan pembayaran bunga obligasi rekapitalisasi perbankan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
“Pemerintah belum serius mengelola sumber ekonomi bangsa untuk memakmuran rakyat Indonesia,†katanya.
Dia bilang, pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,2 persen yang selama ini dibangga-banggakan menjadi tak berarti dibandingkan penumpukan utang baru yang membuat bangsa Indonesia tersandera dalam intervensi asing.
“Klaim bahwa utang menurun, faktanya meningkat dalam jumlah signifikan. Hingga April 2013 ini utang pemerintah sudah mencapai Rp 2.023,72 triliun atau rata-rata satu orang warga negara Indonesia menanggung utang Rp 8,5 juta,†paparnya.
Selama 2004-2013, stok utang pemerintah naik Rp 724,22 triliun. Padahal, sepanjang 2005-2012, total pembayaran cicilan pokok dan bunga utang mencapai Rp 1.584,88 triliun.
Dani menyatakan, pasca krisis moneter 1997 utang luar negeri Indonesia sekitar 53,8 miliar dolar AS dan per April 2013 membengkak menjadi 117,7 miliar dolar AS.
“Padahal, melalui pembayaran utang pula pemerintah sebenarnya telah memberikan subsidi kepada kreditor asing,†jelasnya.
“Semakin tinggi utang luar negeri memudahkan kreditor asing mengintervensi kebijakan ekonomi nasional, terutama kebijakan impor,†ujar Dani.
Dani menjelaskan, solusi untuk mengurangi beban utang negara, misalnya moratorium utang, penghapusan utang, termasuk menghentikan pembayaran obligasi rekap BLBI yang merupakan masalah besar.
Anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta mengatakan, Kementerian Keuangan harus melakukan evalusi terkait utang Indonesia yang sudah mencapai Rp 2.000 triliun.â€Iya harus, Pak Chatib Basri (Menkeu) harus berani melakukan evaluasi utang utang kita,†kata Arif. [Harian Rakyat Merdeka]
