Berita

foto: net

Politik

Nasdem: Semakin Tinggi Presidential Threshold, Semakin Bagus

SENIN, 08 JULI 2013 | 16:18 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Walau bukan anggota partai parlemen dan baru mau pertama kali berkecimpung di Pileg dan Pilpres, Partai Nasdem ikut mengomentari revisi UU Pemilihan Presiden, terutama soal ambang batas perolehan suara untuk mencalonkan presiden alias presidential threshold (PT). Nasdem berpendapat, sebaiknya PT dibuat setinggi mungkin. Apa alasannya?

"Nasdem setuju PT 50 persen. Semakin besar nilai PT secara langsung akan membuktikan kapasitas dukungan pada calon presiden, yang efeknya adalah pemerintah yang baru tidak akan mendapat banyak pertentangan ketika menghasilkan kebijakan," kata Sekjen Partai Nasdem, Patrice Rio Capella, dalam pernyataan tertulisnya yang diterima redaksi, Senin (8/7).

Angka PT yang besar itu pun mengakibatkan calon presiden yang mungkin bertarung hanya dua orang, sehingga akan terjadi perbedaan visi dan misi yang tajam.


"Rakyat tinggal memilih diantaranya, kemudian akan terjadi penghematan karena pilpres pasti hanya satu putaran," terang dia.

Soal rangkap jabatan presiden di partai politik, masih menurut Rio, sebaiknya tidak diperbolehkan karena presiden harus berpikir total untuk kehidupan seluruh rakyat.

"Menurut saya, anomali kalau presiden menjadi ketua umum parpol, apapun alasannya," terangnya.

Soal perdebatan revisi UU Pilpres yang berlangsung di DPR, dia menyebut hal itu sekadar perdebatan kekuasaan bukan perdebatan menyangkut langsung dengan kesejahteraan  rakyat Indonesia. [ald]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Laksdya Erwin Tinjau Distribusi Bantuan di Aceh Tamiang

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:55

Jembatan Merah Putih

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:40

Kongres Perempuan 1928 Landasan Spirit Menuju Keadilan Gender

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:13

Menko AHY Lepas Bantuan Kemanusiaan Lewat KRI Semarang-594

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:55

Membeli Damai dan Menjual Perang

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:32

Komdigi Gandeng TNI Pulihkan Infrastruktur Komunikasi di Aceh

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:08

Rocky Gerung: Kita Minta Presiden Prabowo Menjadi Leader, Bukan Dealer

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:45

DPRD Minta Pemkot Bogor Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:27

Kebijakan Mualem Pakai Hati Nurani Banjir Pujian Warganet

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:09

Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Bikin Pemerintahan Stabil

Selasa, 23 Desember 2025 | 00:54

Selengkapnya