Berita

foto: net

Politik

Nasdem: Semakin Tinggi Presidential Threshold, Semakin Bagus

SENIN, 08 JULI 2013 | 16:18 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Walau bukan anggota partai parlemen dan baru mau pertama kali berkecimpung di Pileg dan Pilpres, Partai Nasdem ikut mengomentari revisi UU Pemilihan Presiden, terutama soal ambang batas perolehan suara untuk mencalonkan presiden alias presidential threshold (PT). Nasdem berpendapat, sebaiknya PT dibuat setinggi mungkin. Apa alasannya?

"Nasdem setuju PT 50 persen. Semakin besar nilai PT secara langsung akan membuktikan kapasitas dukungan pada calon presiden, yang efeknya adalah pemerintah yang baru tidak akan mendapat banyak pertentangan ketika menghasilkan kebijakan," kata Sekjen Partai Nasdem, Patrice Rio Capella, dalam pernyataan tertulisnya yang diterima redaksi, Senin (8/7).

Angka PT yang besar itu pun mengakibatkan calon presiden yang mungkin bertarung hanya dua orang, sehingga akan terjadi perbedaan visi dan misi yang tajam.


"Rakyat tinggal memilih diantaranya, kemudian akan terjadi penghematan karena pilpres pasti hanya satu putaran," terang dia.

Soal rangkap jabatan presiden di partai politik, masih menurut Rio, sebaiknya tidak diperbolehkan karena presiden harus berpikir total untuk kehidupan seluruh rakyat.

"Menurut saya, anomali kalau presiden menjadi ketua umum parpol, apapun alasannya," terangnya.

Soal perdebatan revisi UU Pilpres yang berlangsung di DPR, dia menyebut hal itu sekadar perdebatan kekuasaan bukan perdebatan menyangkut langsung dengan kesejahteraan  rakyat Indonesia. [ald]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Bawaslu Minta Masukan Insan Pers Maksimalkan Kinerja Pengawasan Pemilu

Jumat, 04 September 2026 | 04:41

Dihadiri Kapolri, Apel Kebangsaan dan Kemah Nasional PUI 2026 Bidik Kaderisasi Pemuda

Jumat, 04 September 2026 | 04:14

Jangan Sampai Indonesia jadi Jalur Lalu Lintas Narkoba Internasional!

Jumat, 04 September 2026 | 03:59

PTUN Jakarta Kukuhkan PERKAPI sebagai Organisasi Kurator yang Sah

Jumat, 04 September 2026 | 03:39

PBB Perkuat Regenerasi dan Siapkan Kader Muda Rebut Kursi Parlemen 2029

Jumat, 04 September 2026 | 03:19

TNI Perkuat Pendidikan Siswa SMP di Papua Selatan

Jumat, 04 September 2026 | 02:52

Kasus Keracunan MBG Marak Lagi, Kepala BGN Mengaku Terpukul dan Drop

Jumat, 04 September 2026 | 02:26

Harga Pertamax Tidak Naik, Daya Beli Masyarakat Terjaga

Jumat, 04 September 2026 | 01:48

Kuasa Hukum Bantah Febrie Terima Rp40 Miliar dari Pengusaha Tan Kian

Jumat, 04 September 2026 | 01:20

Penjelasan Kepala BGN soal Kasus Keracunan MBG Berulang Bikin Syok

Jumat, 04 September 2026 | 00:59

Selengkapnya