Berita

SBY Mendiamkan agar PKS Dicemooh Publik

SABTU, 06 JULI 2013 | 20:27 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Hingar-bingar polemik pencopotan menteri-menteri asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Kabinet Indonesia Bersatu (II) mulai meredup. Padahal, selama pembahasan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan puncaknya pengesahan APBN-P 2013 dalam Sidang Paripurna DPR RI 17 Juni lalu, cukup santer desakan dari elit Demokrat agar Tifatul Sembiring Cs dicopot.

Alasannya, PKS menolak kenaikan harga BBM. Terkait ancaman itu, PKS sendiri menyerahkan dan mempersilakan Presiden SBY untuk mencopot ketiga kadernya yang duduk di pemerintahan kalau dianggap keputusan menolak kenaikan harga BBM melanggar kesepakatan koalisi.

Direktur Eksekutif Institute for Transformation Studies (Intrans) Saiful Haq menilai Presiden SBY tidak akan memecat menteri asal PKS. Karena SBY tidak mau terjebak permainan partai tersebut.


"Saya pikir SBY akan mendiamkan jebakan yang sengaja dimainkan oleh PKS," Saiful Haq kepada Rakyat Merdeka Online malam ini (Sabtu, 6/7).

Menurutnya, bila memberhentikan menteri-menteri asal PKS, SBY akan dikecam publik karena melakukan tindakan kekanak-kanakan. Pasalnya, Tifatul Sembiring Cs dalam amatan publik lebih patuh pada keputusan pemerintah dibanding Pimpinan PKS yang menolak kenaikan harga BBM.  

"Jika didiamkan (kader PKS tidak dicopot), publik akan menilai, memang PKS tidak pernah konsisten dengan keputusannya. Bahkan telunjuk publik akan mengarah ke hidung PKS sebagai tindakan kekanak-kanakan dan tidak berani mengambil posisi yang tegas. Mau menikmati kue kekuasaan, tapi juga tidak mau ikut mencuci piring,"  jelas Saiful Haq.

"Dalam posisi seperti itu, tindakan SBY mendiamkan dan cenderung membiarkan agar PKS dihakimi tidak (hanya) di kabinet atau di Setgab, tapi (juga) oleh publik," tandasnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

324 Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen Rampung Juni 2026

Senin, 06 April 2026 | 18:15

Kasus Amsal Sitepu Harus jadi Refleksi Penegakan Hukum

Senin, 06 April 2026 | 17:59

WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Produktivitas

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Putri Zulhas Ngaku Belum Tahu Gugatan Pengosongan Rumah

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Petinggi Tiga Travel Haji Dicecar KPK soal Perolehan Keuangan Tidak Sah

Senin, 06 April 2026 | 17:37

Konversi LPG ke Jargas

Senin, 06 April 2026 | 17:25

Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah Tahun Ini Jadi 400 Ribu Unit

Senin, 06 April 2026 | 17:21

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

Senin, 06 April 2026 | 17:12

Sahroni Cabut Laporan Terhadap Influencer Indira dan Rena

Senin, 06 April 2026 | 16:59

PB Orado: Turnamen Domino Jatim Fondasi Menuju Kejurnas

Senin, 06 April 2026 | 16:55

Selengkapnya