Jangan Paksakan Demokrasi Liberal di Indonesia

Partai politik diharapkan menciptakan pemilu yang demokratis, jurdil dan damai pada Pemilu 2014 mendatang.

"Itu artinya partai politik harus menjaga moralnya, tidak menjalankan kampanye hitam dan politik uang," jelas Ketua BEM jurusan Perbandingan Agama(J-PA) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Laila Nihayati dalam Diskusi Publik "Membangun Indonesia Melalui Pemilu 2014 yang Demokratis, Jujur dan Damai" kemarin.

Laila menyebutkan saat ini masyarakat sudah sangat cerdas dalam memilih wakilnya di DPRD, DPR dan Presidennya. "Kami khawatir jika cara yang tidak bermoral dilakukan terus masyarakat akan apatis dan golput semakin tinggi," ujarnya.

Bukti-bukti, lanjut Laila sudah banyak terjadi,  akibat kompetisi politik yang tidak sehat tak jarang kerusuhan terjadi. "Di pemilukada saja masih sering kita lihat masalah ketidak jujuran yang betujung kerusuhan," ungkapnya.

Hal yang sama diungkapkan pengamat politik LIPI, Siti Zuhro yang mengatakan, melalui pemilu lah Indonesia bisa membangun bangsa dan negara. Asalkan tidak memaksakan demokrasi liberal. "Kita jangan paksakan demokrasi liberal karena itu tidak cocok, karena demokrasi yang dijalankan harusnya adalah demokrasi kepulauan, karena kita unik," usul Siti yang juga pembicara dalam diskusi yang digelar kampus UIN tersebut.

Meski demikian, kata Siti pemilu 2014 harus menghasilkan wakil rakyat dan presiden yang benar-benar sesuai dengan harapan rakyat, "Untuk itu demokrasi harus menghasilkan pemerintahan yang bersih," ungkapnya.

Siti menilai saat ini partai politik menjadi "autis" sibuk sendiri dalam membangun politik minus moral. "Saya setuju kalau di 2014 mahsiswa atau kampus membentuk relawan, kita jangan mudah percaya dengan parpol karena parpol sekarang masih sakit," cetusnya.[zul]