Delapan bulan jelang Pemilihan Umum Legislatif April 2014, secara umum diakui ada perbaikan kinerja dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Apalagi, setelah KPU beberapa kali disidangkan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
Salah satu perbaikan kinerja KPU tampak dalam pengumuman Daftar Caleg Sementara (DCS) beserta profil masing-masing caleg. Walaupun, masih minus ratusan caleg, terutama dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang tidak mau profilnya dibuka ke masyarakat luas.
Demikian disampaikan Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia), Jeirry Sumampow, kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Jumat, 5/7).
Sayangnya, dalam pengamatan Jeirry, KPU malah menunjukkan kelemahan di tiga hal krusial. Pertama, dalam hal koordinasi antara komisioner dengan sekretariat KPU. Menurut Jeirry, ada masalah dalam komunikasi yang tak berjalan semestinya.
"Nyata ada problem relasi internal di antara komisioner dan sekretariat, dan problem itu belum selesai. Penting dilakukan pembenahan di sini. KPU sudah ada sekjen baru, tapi belum ada wakil sekjen-nya. Sekjen belum diberi tugas oleh komisioner KPU untuk benahi kesekretariatan," terang Jeirry.
Kedua, KPU perlu memperbaiki koordinasi dan kontrol pusat terhadap jajaran daerah. Jeirry melihat ada ketidakseragaman. Contoh paling nyata dalam publikasi profil DCS. Bila KPU Pusat sudah transparan dalam mempublikasikan profil caleg, justru tidak demikian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
"Ada kelemahan kordinasi atau tidak kompak. Artinya, problem ini bisa dibenahi KPU pusat kalau mau lebih tegas supaya seragam. KPU Pusat sudah transparan soal profil DCS, sementara banyak KPU provinsi dan kabupaten/kota masih tertutup, pakai gaya lama," umbarnya.
Jeirry tidak menutup kemungkinan ada tekanan dari partai kepada KPU daerah agar tidak mempublikasikan profil para caleg. Maka, tugas KPU pusat adalah memastikan KPU daerah agar mereka benar-benar profesional menjalankan tugas.
Persoalan ketiga, di mata Jeirry, adalah sosialisasi atau membuat publik
aware dengan proses pemilu yang berjalan. Sampai saat ini publik pun masih bingung ke mana harus memberikan masukan terkait DCS.
"Soal DCS, masukan dari publik sangat minim karena kelemahan yang ada pada sosialisasi. Perlu inovasi baru. Saya kira masyarakat kebingungan mau kasih masukan ke mana," tegasnya.
[ald]
