Berita

FOTO: Getty images

Dunia

KRISIS MESIR

Presiden Obama: Segera Kembalikan Kekuasaan pada Pemerintahan Terpilih

KAMIS, 04 JULI 2013 | 10:32 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Presiden Amerika Serikat Barack Obama memberikan perhatian serius dan mendalam mengenai perkembangan terakhir di Mesir.

Kelompok militer yang dipimpin Panglima Tentara Mesir Jenderal Abdel Fatah El-Sisi memaksa Presiden Muhamamd Morsy turun dari kursi yang didudukinya sejak Juni tahun lalu, Rabu malam (3/7). Morsy kini berada dalam tahanan rumah. Ketua Majelis Konstitusi Mesir, Adly Mansour diangkat Jenderal El-Sisi sebagai presiden sementara.

Jenderal El-Sisi juga membekukan konstitusi Mesir yang baru berusia beberapa bulan, yang oleh masyarakat Mesir dianggap mencerminkan semangat Islam fundamentalis.


Menurut CNN, Presiden Obama memiliki kepedulian yang dalam pada penggulingan Morsy dan pembekuan konstitusi Mesir.

Amerika Serikat memberikan bantuan kepada pihak militer Mesir senilai puuhan miliar dolar AS untuk masa lebih dari 30 tahun. Di bawah UU yang berlaku di AS dukungan itu bisa dihentikan setelah kudeta.

"Amerika Serikat tidak mendukung individu tertentu atau partai politik. Tetapi kami memiliki komitmen pada proses demokrasi dan menghormati hukum yang berlaku (rule of law)," ujarnya seperti dikutip dari CNN.

Obama meminta agensi dan departemen terkait untuk meninjau kembali berbagai bentuk bantuan itu berdasarkan hukum yang ada di AS.

Dia juga meminta jenderal-jenderal yang kini berkuasa di Mesir mengembalikan kekuasaan kepada pemerintahan hasil pemilihan umum sesegera mungkin.

Hari Senin lalu (1/7), Obama meminta Morsy memperlunak pendekatan politiknya terutama dalam menghadapi gejolak di masa-masa transisi politik seperti yang sedang terjadi di Mesir pasca Husni Mubarak.

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon juga bersikap serupa. Ia meminya agar semua bantuan dari PBB segera diberikan kepada pemerintahan sipil. Dia meminta agar kemelut di Mesir dihadapi dengan tenang, tanpa kekerasan, serta mengedepankan dialog. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya