Berita

hatta rajasa

PAN akan Gugat Pihak yang Coba Kaitkan Hatta Rajasa dalam Suap Impor Sapi

RABU, 03 JULI 2013 | 17:33 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Barisan kader Partai Amanat Nasional bereaksi nama bosnya yang saat ini menjabat sebagai Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, dikait-kaitkan dalam kasus suap impor daging sapi.

Wakil Sekjen DPP PAN Azis Subeksi menjelaskan kebijakan impor daging sapi dilakukan Kementerian teknis. Perihal pembahasan ketersediaan stok pangan di Kemenko Perekonomian adalah suatu yang biasa dilakukan. Pembahasan tersebut menurutnya untuk mengetahui dan menjamin stok ketersediaan pangan.

"Menteri Koordinator Ekonomi hanya mengeluarkan kebijakan strategis. Fakta hukumnya justru pelaksana impor yang terindikasi korupsi, bukan kebijakannya," jelasnya (Rabu, 3/7).

Sebelumnya, Direktur PT Indoguna Utama, Juard Effendi dalam nota pembelaannya mengungkapkan cara-cara Elda Devianne Adiningrat meyakinkan Direktur Utama PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman untuk mengajukan penambahan kuota impor daging sapi di Kementan. Dijelaskan Juard, bahwa Elda kerap meyakinkan Maria untuk memakai bantuannya dalam pengurusan itu. Bahkan untuk memuluskan rencananya, kata Juard, Elda nekat menjual nama Menko Perekonomian, Hatta Rajasa.

Pledoi yang disampaikan Juard dalam persidangan itu kemudian ditanggapi Wasekjen PKS Fahri Hamzah dan aktivis FITRA, Uchok Sky Khadafi. Keduanya menilai Hatta Rajasa terindikasi terlibat dalam kasus impor daging Sapi dan meminta KPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap dirinya.

"Akal sehat seorang Hatta tidak akan gelap dengan uang sehingga ia harus melakukan korupsi. Kami yakin dirinya bukan tipe orang yang gampang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan. Karena itu PAN telah mantap mengusungnya sebagai calon presiden," kata Azis menanggapi.

Azis mengaku, sebenarnya PAN enggan menanggapi tuduhan yang dibangun dengan mengait-ngaitkan berbagai sangkaan yang seolah-olah benar. Namun dunia informasi saat ini bisa sangat menyesatkan, masyarakat tentu bisa memahami itu.

“Karena itu, PAN tidak akan tinggal diam menyikapi pihak-pihak yang mencoba membangun opini tak bertanggung jawab dengan melontarkan tuduhan tak berdasar. Kami akan hadapi secara hukum dan menuntut pihak-pihak yang sengaja menggoreng isu ini untuk kepentingan kelompok tertentu," tegasnya. [zul]


Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya