Berita

hatta rajasa

PAN Tengarai PKS Mau Membendung Pencapresan Hatta Rajasa

RABU, 03 JULI 2013 | 15:40 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Partai Amanat Nasional (PAN) mencium motif politik penyebutan nama Menko Perekonomian Hatta Rajasa dalam persidangan kasus impor daging sapi. Tujuannya untuk menjatuhkan nama baik Ketua Umum DPP PAN itu.

Pasalnya, Wakil Sekjen DPP PAN Azis Subekti, menjelaskan, masyarakat akan menghukum perilaku elit partai politik dengan tidak memilihnya pada Pemilihan Umum mendatang kalau disebut-sebut terlibat kasus korupsi.

"Berbagai skenario sedang dimainkan dengan menyeret-nyeret nama Hatta Rajasa dalam kasus korupsi. Tujuannya adalah untuk membendung laju Hatta sebagai calon presiden," terang Azis Subekti (Rabu, 3/7).

Aziz menegaskan, pihak yang mencoba membangun skenario dengan menyeret-nyeret nama Hatta ke dalam kasus impor daging sapi sesungguhnya sedang mempolitisasi proses hukum.

"Dimana logika hukumnya kalau nama yang dicatut dalam sebuah pledoi persidangan dinilai terlibat? Itu jelas merupakan upaya politis terhadap proses hukum," tekan Azis.

Sebelumnya, Direktur PT Indoguna Utama, Juard Effendi dalam nota pembelaannya mengungkapkan cara-cara Elda Devianne Adiningrat meyakinkan Direktur Utama PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman untuk mengajukan penambahan kuota impor daging sapi di Kementan.

Dijelaskan Juard, bahwa Elda kerap meyakinkan Maria untuk memakai bantuannya dalam pengurusan itu. Bahkan untuk memuluskan rencananya, kata Juard, Elda nekat menjual nama Menko Perekonomian, Hatta Rajasa.

Pledoi yang disampaikan Juard dalam persidangan itu kemudian ditanggapi Wasekjen PKS Fahri hamzah dan Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi. Keduanya menilai Hatta Rajasa terindikasi terlibat dalam kasus impor daging Sapi dan meminta KPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap dirinya.

"Kalau kemudian KPK didesak-desak menangkap seseorang yang namanya hanya dicatut, tanpa disertai fakta hukum, kan sama saja meragukan kredibilitas KPK dan melecehkan proses hukum yang sedang berjalan," tegas Aziz menanggapi. [zul]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

324 Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen Rampung Juni 2026

Senin, 06 April 2026 | 18:15

Kasus Amsal Sitepu Harus jadi Refleksi Penegakan Hukum

Senin, 06 April 2026 | 17:59

WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Produktivitas

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Putri Zulhas Ngaku Belum Tahu Gugatan Pengosongan Rumah

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Petinggi Tiga Travel Haji Dicecar KPK soal Perolehan Keuangan Tidak Sah

Senin, 06 April 2026 | 17:37

Konversi LPG ke Jargas

Senin, 06 April 2026 | 17:25

Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah Tahun Ini Jadi 400 Ribu Unit

Senin, 06 April 2026 | 17:21

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

Senin, 06 April 2026 | 17:12

Sahroni Cabut Laporan Terhadap Influencer Indira dan Rena

Senin, 06 April 2026 | 16:59

PB Orado: Turnamen Domino Jatim Fondasi Menuju Kejurnas

Senin, 06 April 2026 | 16:55

Selengkapnya