Berita

hatta rajasa

PAN Tengarai PKS Mau Membendung Pencapresan Hatta Rajasa

RABU, 03 JULI 2013 | 15:40 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Partai Amanat Nasional (PAN) mencium motif politik penyebutan nama Menko Perekonomian Hatta Rajasa dalam persidangan kasus impor daging sapi. Tujuannya untuk menjatuhkan nama baik Ketua Umum DPP PAN itu.

Pasalnya, Wakil Sekjen DPP PAN Azis Subekti, menjelaskan, masyarakat akan menghukum perilaku elit partai politik dengan tidak memilihnya pada Pemilihan Umum mendatang kalau disebut-sebut terlibat kasus korupsi.

"Berbagai skenario sedang dimainkan dengan menyeret-nyeret nama Hatta Rajasa dalam kasus korupsi. Tujuannya adalah untuk membendung laju Hatta sebagai calon presiden," terang Azis Subekti (Rabu, 3/7).

Aziz menegaskan, pihak yang mencoba membangun skenario dengan menyeret-nyeret nama Hatta ke dalam kasus impor daging sapi sesungguhnya sedang mempolitisasi proses hukum.

"Dimana logika hukumnya kalau nama yang dicatut dalam sebuah pledoi persidangan dinilai terlibat? Itu jelas merupakan upaya politis terhadap proses hukum," tekan Azis.

Sebelumnya, Direktur PT Indoguna Utama, Juard Effendi dalam nota pembelaannya mengungkapkan cara-cara Elda Devianne Adiningrat meyakinkan Direktur Utama PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman untuk mengajukan penambahan kuota impor daging sapi di Kementan.

Dijelaskan Juard, bahwa Elda kerap meyakinkan Maria untuk memakai bantuannya dalam pengurusan itu. Bahkan untuk memuluskan rencananya, kata Juard, Elda nekat menjual nama Menko Perekonomian, Hatta Rajasa.

Pledoi yang disampaikan Juard dalam persidangan itu kemudian ditanggapi Wasekjen PKS Fahri hamzah dan Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi. Keduanya menilai Hatta Rajasa terindikasi terlibat dalam kasus impor daging Sapi dan meminta KPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap dirinya.

"Kalau kemudian KPK didesak-desak menangkap seseorang yang namanya hanya dicatut, tanpa disertai fakta hukum, kan sama saja meragukan kredibilitas KPK dan melecehkan proses hukum yang sedang berjalan," tegas Aziz menanggapi. [zul]


Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya