Pemerintah Indonesia harus mengembalikan pembangunan ekonomi ke tengah. Pancasila dan Undang Undang 1945 telah menetapkan garis ekonomi secara jelas, bukan komunisme bukan kapitalisme. Namun rezim yang berkuasa telah menarik kebijakan ekonomi terlalu ke kanan, sehingga menumbuhkan kapitalisme tanpa batas. Akibatnya, kesejahteraan semakin timpang dan kehidupan sebagian besar rakyat justru makin terpuruk.
Demekian disampaikan Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli, seperti keterangan tertulis yang diterima redaksi pagi ini (Rabu, 2/7).
"Sistem ekonomi neolib yang menyerahkan segala sesuatunya pada mekanisme pasar, benar-benar telah menjauhkan Indonesia dari ekonomi konstitusi. Bukan cuma ekonomi menjadi sangat liberal, tapi pendidikan dan kesehatan pun menjadi sangat mahal dan tidak terjangkau sebagian besar rakyat. Ini harus segera diubah," ujarnya.
Menurut ekenom senior itu, kebijakan ekonomi neoliberal hanya bisa terjadi karena hegemoni penguasa antek yang korup. Rezim neoliberal yang korup telah merenggut hak-hak dasar rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.
Selanjutnya menurut calon presiden paling reformis versi Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) itu, yang perlu dilakukan sekarang adalah kembali ke sistem ekonomi Pancasila dan UUD 1945. Kemudian disusun Undang undang dan berbagai peraturan pelaksanaannya yang berpihak pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.
"Banyak undang undang yang disusun berdasarkan pesanan lembaga internasiional. Tidak mengherankan bila mereka bisa menguasai sumber daya alam yang justru merugikan bangsa dan rakyat Indonesia," tukas Capres alternatif versi The President Centre yang di kalangan Nahdiyin akrab disapa Gus Romli ini.
Sepanjang sembilan tahun rezim sekarang berkuasa, kekayaan alam yang berlimpah tidak mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bahkan yang terjadi justru makin lebarnya jurang pemisah antara yang kaya dan si miskin. Belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia modern, jarak antara yang kaya dan miskin selebar saat ini.
Di sisi lain, Ketua Umum Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP) itu mengingatkan, ekonomi konstitusi tidak berarti Indonesia menutup diri dari dunia luar. Sesuai semangat konstitusi, ekonomi Indonesia tidak anti modal asing. Namun, ekonomi konstitusi sejak awal mencegah perekonomian Indonesia didominasi dan menjadi objek eksploitasi negara lain.
"Selama sembilan tahun terakhirs, total utang naik dari Rp1.000 trillliun menjadi Rp2.100 triliun. Namun tidak ada pembangunan infrastruktur yang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Padahal, utang luar negeri tsb ditukar dengan berbagai UU yang menjadi pintu masuk kebijakan ekonomi neoliberal dan kapitalisme ugal-ugalan," papar ikon perubahan nasional ini.
Dengan model pembangunan yang lebih mandiri dan tidak mengandalkan utang, Ia yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih tinggi dari yang hanya 5-6 persen. Dengan kepemimpinan baru yang memiliki visi dan kemampuan menyelesaikan masalah, Indonesia mampu tumbuh dua digit, meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga tampil sebagai negara digdaya di Asia.
[rsn]
