Berita

Intelektual dan Ulama Muda Tolak LGBT Diakui di Indonesia

SELASA, 02 JULI 2013 | 23:17 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Komnas HAM diharapkan tidak jadi corong propaganda nilai liberalisme di Indonesia yang mayoritas muslim. Komnas HAM juga jangan sampai melukai ajaran semua agama yang hidup di Nusantara.

"Janganlah memulai jadi contoh berbuat kerusakan di bumi setelah Allah perbaiki. Ingat ayat, La tufsidu fil ardhi ba'da iIshlahiha," ujar Wakil Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), Fahmi Salim kepada Rakyat Merdeka Online malam ini (Selasa, 2/7).

Fahmi Salim mengungkapkan itu terkait agenda Komnas HAM besok yang akan menggelar Sidang Paripurna. Agendanya memutuskan sikap terkait status hukum dan eksistensi kelompok yang memiliki oreantasi seksual LGBT atau lesbian, gay, bisexual, dan transgender di Indonesia.


Fahmi Salim menjelaskan, LGBT jelas bertentangan dengan nilai dan tatanan ketuhanan (ilahiah), juga mengancam kemanusiaan dan keberlangsungan manusia sebagai khalifah di muka bumi.

"Problem LGBT adalah penyakit dan cacat masyarakat yang semestinya diobati (mu'alajah) dan diperbaiki (islah) agar kembali normal selaras dengan fitrah dan tatanan kauniyah yang Allah ciptakan berpasangan lawan jenis untuk membangun tamaddun (peradaban)," jelasnya.

Karena itu, sambung Fahmi Salim mengingatkan, nilai dan standar HAM Internasional tak bisa dipaksakan untuk jadi tolok ukur bagi Bangsa Indonesia yang berdaulat dan ber-Pancasila serta Negara RI yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan ber-Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

"Jelang Ramadhan ini, umat muslim beribadah puasa untuk cinta ketaatan dan benci kemaksiatan. Jadi momentum Ramadhan untuk penolakan masif terhadap rencana status hukum dan legalisasi eksistensi LGBT," tandasnya. [zul]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya