Banyaknya ditemukan kasussalah sasaran dalam penyaluran dana bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) disebabkan oleh lemahnya data yang dimiliki oleh pemerintah.
Menurut ekonom Dahnil Anzar Simanjuntak, sebenarnya hal tersebut tidak mengejutkan. Karena selama ini kebijakan ekonomi seringkali mengalami deviasi alias penyimpangan serta gagal memberikan dampak yang efektif karena data ekonomi yang tidak valid dan benar.
Bahkan tidak jarang data ekonomi berhenti menjadi justifikasi politik seperti data kemiskinan, pengagguran, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya, dan abai substansi kebermamfaatan data ekonomi bagi kebijakan ekonomi.
"Data menjadi masalah krusial di Indonesia," jelas Dahnil kepada
Rakyat Merdeka Online malam ini (2/7).
Maka, untuk menghindarkan terus terulangnya kebijakan ekonomi yang tidak efektif, perlu didorong kebijakan revitalisasi kualitas data ekonomi di Indonesia.
"BPS harus menjadi sumber utama tunggal data di Indonesia, sehingga tidak ada data versi-versi kementerian dan lembaga pemerintah lainnya, yang seringkali punya vested interest bagi ukuran kinerja lembaganya, sambil tentunya memperbaiki kinerja BPS," imbuh pengajar di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten ini.
Sebelumnya, Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengakui masih terdapat permasalahan dalam penyaluran dana BLSM sebagai kompensasi dinaikannya harga jual eceran BBM. Karena memang, masih terdapat pemberian bantuan bagi warga mampu dan menjadi salah satu permasalahan yang kerap terjadi.
[zul]
