Berita

amirsyah tambunan

MUI Ingatkan Komnas HAM Jangan Sampai Akui LGBT

SELASA, 02 JULI 2013 | 15:11 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kalangan ulama mengingatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia  (Komnas HAM) untuk tidak mengesahkan status dan keberadaan kelompok yang memiliki oreantasi seksual LGBT atau lesbian, gay, bisexual, dan transgender di Indonesia.

Tapi, sebaiknya menolak status hukum dan eksistensi LGBT.

"Mestinya Komnas HAM secara jernih melihat bahwa LGBT prrilaku menyimpak maka HAM-nya harus dilakukan perbaikan (islah) terhadap prilaku menyimpang tersebut, bukan sebaliknya mengakui dengan membuat atural legal," ujar Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dr. Amirsyah Tambunan kepada Rakyat Merdeka Online (Selasa, 2/7).

Amirsyah menolak status dan keberadaan LGBT diakui, karena oreantasi seksual model seperti itu adalah pengingkaran kodrati, penyimpangan perilaku, dan pelanggaran tehadap ajaran agama. 

"Indonesia sebagai negara hukum, maka HAM harus dipahami secara konstitusional yang disebut 'HAM Konstitusional'. Dengan membuat aturan mengakui eksistensi LGBT, akan mencederai konstitusi NKRI," tandas Dr. Amirsyah Tambunan. zul


Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya