Berita

muhammad najib/ist

Politik

Najib: Memangnya Muhammadiyah Mau Kalau Ada Muhammadiyah Watch?

Masyarakat Sudah Resah
SABTU, 29 JUNI 2013 | 10:48 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Anggota Pansus RUU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Muhammad Najib, menegaskan, RUU Ormas yang digodok oleh DPR dan pemerintah harus dikritisi. Maka itu, Partai Amanat Nasional tempatnya bernaung, juga masih dalam posisi menolak pengesahan RUU itu dalam paripurna.

Tapi, Najib tegaskan pula, PAN yang masih dalam posisi menolak bukan berarti tidak ingin ormas-ormas diatur oleh regulasi yang menetapkan hak dan kewajiban mereka.

Najib yang merupakan kader tulen Muhammadiyah ini menyebutkan, lewat RUU Ormas itulah DPR berinisiatif memberi "reward" atau penghargaan kepada ormas-ormas besar yang sudah lahir dari masa sebelum proklamasi. Ormas-ormas besar yang punya peran sejarah itu akan difasilitasi dan didukung.


"Tapi kita harus berikan punishment kepada LSM abal-abal dan anarkis. Hukuman harus diberikan kepada mereka, kalau tidak akan berbahaya sekali," terang Najib, dalam diskusi "RUU Ormas Bikin Cemas" di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (29/6).

Mantan Sekjen PP Pemuda Muhammadiyah ini pun mengatakan, jumlah ormas yang sudah demikian banyak sampai puluhan ribu itu malah meresahkan rakyat karena banyak intimidasi, premanisme dan semua berselubung baju LSM dan ormas.

"Ada bupati watch, sampai ada BUMN watch, yang juga ada pemerasan-pemerasan di dalamnya. Lalu kalau ada Muhammadiyah watch, Muhammadiyah mau tidak? Kalau ada NU watch, NU sendiri mau tidak? Muhammadiyah dimintai laporan keuangannya oleh LSM tertentu, mau tidak?" tuturnya balik bertanya.

Najib ingatkan, secara pribadi dirinya "sangat Muhammadiyah". Ia pun berpuluh-puluh tahun bergelut dalam dunia LSM. Dan ia tahu betul, tak semua orang LSM atau ormas itu bertujuan baik.

"Makin lama makin banyak preman berbaju ormas dan LSM, melakukan sweeping, dan nanti lama-lama ada police watch, NU watch, KWI watch, NU watch, datang minta laporan keuangan," ujarnya.

"Selama ini kita berikan ruang kebebasan sebebas-bebasnya. Lalu lama-lama muncul keresahan masyarakat, merusak suasana berusaha di masyarakat. Kita tak harus tunggu masalah sampai parah baru bergerak kan," ucapnya lagi

Dia pun mengkiritik ormas-ormas dan LSM yang kesannya malah membela UU Ormas bikinan Orde Baru tahun 1985 yang amat represif. [ald]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Laksdya Erwin Tinjau Distribusi Bantuan di Aceh Tamiang

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:55

Jembatan Merah Putih

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:40

Kongres Perempuan 1928 Landasan Spirit Menuju Keadilan Gender

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:13

Menko AHY Lepas Bantuan Kemanusiaan Lewat KRI Semarang-594

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:55

Membeli Damai dan Menjual Perang

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:32

Komdigi Gandeng TNI Pulihkan Infrastruktur Komunikasi di Aceh

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:08

Rocky Gerung: Kita Minta Presiden Prabowo Menjadi Leader, Bukan Dealer

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:45

DPRD Minta Pemkot Bogor Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:27

Kebijakan Mualem Pakai Hati Nurani Banjir Pujian Warganet

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:09

Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Bikin Pemerintahan Stabil

Selasa, 23 Desember 2025 | 00:54

Selengkapnya