FPI Tidak Satu Barisan dengan Koalisi yang Menolak RUU Ormas

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) terdiri dari 98 lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Mereka menolak keras pengesahan RUU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), dan bila RUU ini disahkan maka iklim demokrasi di Indonesia yang sudah tumbuh sejak reformasi 1998 terancam.

Koordinator KKB, Fransisca Fitri, mengatakan, alasan RUU Ormas ditolak keras oleh LSM-LSM karena menggunakan pendekatan politik untuk semua Ormas dari berbagai bidang.  Dia menepis juga argumentasi pemerintah dan DPR yang menyatakan bahwa RUU Ormas diperlukan untuk mengatur ormas-ormas yang "nakal".

"Padahal aturan untuk mencegah kekerasan, transparansi dan akuntabilitas sudah diatur UU Yayasan, KUHP, UU Pencucian Uang, UU Terorisme, dan lainnya," kata Fransisca Fitri, dalam diskusi "RUU Ormas Bikin Cemas" di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (29/6).

Namun, dia akui, ada ormas yang selama ini memang mendapat sorotan khusus publik, seperti Front Pembela Islam (FPI), yang tidak bergabung dalam Koalisi tersebut.

"Tidak bergabung. Tapi saya tidak bisa katakan juga bahwa FPI ikut menyetujui RUU Ormas. Dia tidak ada di bahwa KKB maupun di Koalisi Akbar Masyarakat Sipil Indonesia," jelasnya.

Dia katakan, dilihat dari kementerian yang berwenang, yaitu Kementerian Dalam Negeri, betul-betul mengkonfirmasi pendekatan politik ke organisasi masyarakat dari berbagai bidang.

"Semua akan di bawah Badan Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) dan akan ada pendekatan politik. Bayangkan, yayasan jantung masa ada di bawah Kesbangpol," ujarnya.  [ald]