Program Bantuan bagi Siswa Miskin (BSM) dan program pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama kompensasi kenaikan harga BBM. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini BSM tidak menjadikan kecerdasan siswa sebagai tolok ukur.
“BSM dan pembangunan infrastruktur dasar menjadi prioritas utama, terutama karena dampaknya ke depan lebih signifikan,†kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa, di sela-sela pembagian bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Makassar, Jumat (28/6).
Berbeda dengan BLSM atau bantuan beras yang langsung dikonsumsi, BSM dan program pembangunan infrastruktur memberikan jamininan ke depan. Belum lagi program itu dapat menyerap banyak tenaga kerja, sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Program infrastruktur pedesaan akan memberikan manfaat kepada 33 juta pengguna dan mampu menampung banyak pekerja. Anggarannya Rp 7,2 triliun untuk irigasi, jalan desa, perumahan dan lainnya. Karena itulah program ini lebih penting," ujar Hatta dalam rilis yang diterima redaksi.
Ada sekitar 4.000 desa yang akan menikmati perbaikan irigasi kecil dengan program tersebut. Selain itu pembangunan infrastruktur juga terfokus pada pembangunan infrastruktur permukiman dan pengadaan air bersih, yang masing-masing menerima alokasi sekitar Rp 2 triliun.
Mengutip data yang ada, Hatta menyatakan, jangkauan BSM pun ditingkatkan untuk bisa menjamin 16,6 juta siswa dari keluarga kurang mampu. Sementara besaran yang diberikan pun mengalami penambahan. "Kali ini unit cost per siswa per tahun masing-masing Rp 450.000 untuk siswa SD atau sederajat, Rp 750.000 untuk siswa SMP atau sederajat, Rp 1 juta untuk siswa SMA atau sederajat,†kata Hatta.
Bantuan itu belum termasuk tambahan bantuan buku, seragam dan alat-alat tulis. Perbedaannya dengan sebelumnya yang hanya menyasar siswa miskin cerdas, program BSM kali ini diberikan kepada siswa-siswa miskin yang putus sekolah. Hatta berharap bantuan tersebut akan cukup membantu, apalagi dengan adanya bantuan terkait kenaikan BBM sebesar Rp 200 ribu bagi setiap keluarga miskin.
Penegasan Menko Perekonomian itu sejalan dengan pernyataan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto sebelumnya bahwa pihaknya telah menganggarkan Rp 9 triliun dana kompensasi BBM untuk membangun infrastruktur dasar.
“Dari jumlah itu, sekitar Rp 6 triliun sudah terencana dengan rinci, sementara sisanya belum,†kata Joko sebelumnya. Menurut Joko, pembangunan itu akan membuka 2,5 juta lapangan pekerjaan yang memberikan manfaat kepada sekitar 33 juta orang.
[zul]
