Berita

fauzi bowo/ist

Fauzi Bowo: Kritik Diperlukan agar Pemerintahan Semakin Baik dan Demokratis

KAMIS, 27 JUNI 2013 | 11:26 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

. Kritik yang membangun dibutuhkan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan demokratis. Kritik tidak harus dilakukan dengan menggelar demonstrasi, tapi juga dapat dilakukan dengan menggelar forum ilmiah dan menerbitkan jurnal akademik yang memotret dan membedah persoalan kebangsaan serta menawarkan solusi.

Inilah yang menjadi keyakinan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) seperti disampaikan Ketua MIPI Fauzi Bowo ketika membuka sebuah kuliah umum di Hotel Grand Hyatt, Jakarta (Kamis pagi, 27/6).

"Sejak berdiri tahun 1991 MIPI secara konsisten mendorong dan memperjuangkan penciptaan pemerintahan yang baik dan demokratis," ujar Fauzi Bowo.


Fauzi menyambut dan mengucapkan terima kasih kepada Prof. Manfred Henningsen dari Universitas Hawaii yang memberikan kuliah umum bertema "The World without Center: The Domestic Preoccupation of America, Europe and China" di hadapan sekitar 100 peserta dari berbagai lembaga.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Ryass Rasyid yang pernah diajar Prof. Henningsen hadir mendengarkan kuliah umum itu.

Dalam sambutannya, Fauzi Bowo menggunakan tiga bahasa, yakni Indonesia, Inggris dan Jerman. Prof. Henningsen yang mengajar di Hawaii sejak 1970 lahir dan dibesarkan di Jerman, sementara Fauzi Bowo fasih berbahasa Jerman karena menuntut ilmu di negara itu.

"Kalau saya menggunakan bahasa Jerman saja, maka saya rasa hanya Anda (Prof. Henningsen) yang mengerti pembicaraan saya," kata Fauzi Bowo dalam bahasa Inggris.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan tema yang dibicarakan Prof. Henningsen sangat penting bagi Indonesia karena bagaimanapun Indonesia tidak mungkin menghindar dari persoalan yang terjadi di level global yang jelas mempengaruhi Indonesia kini dan di masa yang akan datang.

"Kita perlu mempelajari gagasan dunia tanpa pusat kekuasaan ini dan implikasinya bagi negeri tercinta kita," demikian Fauzi Bowo. [ysa]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya