Presiden SBY membantah keras spekulasi yang menyebut dirinya gentar terhadap intervensi negara tetangga atas penanganan bencana asap di Suamtera.
"Tidak ada yang punya hak untuk memerintahkan Indonesia sebagai negara berdaulat, atau saya sebagai Presiden dari negara berdaulat. Yang kita lakukan adalah percepatan penanganan dan sepenuhnya adalah keputusan dan tindakan saya," tegas SBY dalam keterangan pers setiba di Pangkalan TNI-AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu sore (26/6), seperti diberitakan presidenri.go.id.
Begitu juga dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Asap. Menurut SBY, hal itu dilakukan karena terlambatnya pemerintah daerah provinsi Riau mengantisipasi bencana.
"Tapi dalam keadaan ini tidak baik kita saling tuding. Oleh karena itu pemerintah pusat membantu," terang SBY.
Belajar pengalaman ini, Presiden mengingatkan kepada pada seluruh gubernur dan walikota di Sumatera dan Kalimatan untuk siaga dan melakukan langkah-langkah awal untuk mengurangi kasus kebakaran ladang. Kedua kawasan tersebut memiliki ladang dan hutan yang juga rawan kebakaran.
Soal siapa pelaku pembakaran ladang di Riau, Presiden menegaskan siapapun pelakunya harus ditindak tegas. Apakah itu perusahaan asing atau perusahaan Indonesia.
"Saya harap hubungan bilateral antarnegara ini bisa kita jaga dengan baik, sebagaimana hubungan antar dua negara bersahabat dekat. Apalagi dalam naungan ASEAN yang memiliki karakter dan budaya kuat untuk saling menghargai dan menghormati," tandas SBY.
[ald]
