Berita

hatta rajasa

Selain BLSM, Pemerintah juga Gerakkan Program MP3EI

SELASA, 25 JUNI 2013 | 23:02 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Selain memberikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), pemerintah juga menggerakkan percepatan pembangunan melalui program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Karena itu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan pemerintah sangat apresiatif atas usulan agar dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dan pengerjaannya dilaksanakan dengan sistem padat karya.

Dalam keterangan pers yang diterima redaksi (Selasa, 26/6), Hatta menjelaskan, pemerintah memproyeksikan sampai 2014 akan tercipta 9,4 juta lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja itu meliputi sektor industri sebesar 4.731.770 lapangan kerja, dan kegiatan pendukung untuk sektor infrastruktur sebesar 4.975.400 lapangan kerja.


Berkenaan dengan BLSM, menurut Hatta, faktanya memang pemerintah tak hanya memikirkan kenaikan BBM untuk menambal subsidi, melainkan pula melengkapinya dengan berbagai skema perlindungan sosial yang saling melengkapi.

Hatta juga mengatakan, pembagian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) berjalan sukses. Ia menilai pembagiannya jauh lebih baik dibandingkan bantuan serupa yang diberikan pada 2005 dan 2008. "Dari pantauan kita, jauh lebih tertib dibandingkan 2005 dan 2008," kata Hatta.

Itu dimungkinkan karena kali ini masyarakat diberikan informasi lebih detil. Misalnya diberitahu waktu pembagian, kapan harus mengambil, dan siapa yang berhak mengambil.

Karena itu, ia yakin pemegang kartau perlindungan sosial (KPS) yang akan dipakai untuk mencairkan BLSM benar-benar berada di tangan yang tepat. "So far so good. Kita harapkan semuanya bisa berjalan lancar," tandasnya. [zul]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya