Berita

endang tirtana

Koalisi Partai Mendatang jangan Terlalu Gemuk Seperti Saat Ini

SENIN, 24 JUNI 2013 | 14:56 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), koalisi yang terbangun adalah model multi-partai, yang terdiri dari banyak partai. Sehingga kerap membuat ketidakefisienan dalam membuat kebijakan bersama.

Tak hanya itu, koalisi yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan Partai Pendukung Pemerintah (Setgab) ini juga kental dengan kepentingan- kepentingan politis, sehingga membuat keputusan- keputusan yang memerlukan tindakan cepat sulit dilakukan.

"Indonesia dengan sistem multi-partai cenderung mengalami ketidakstabilan demokrasi. Tidak seperti Amerika Serikat yang hanya punya 1 partai penguasa dan 1 partai oposisi," ujar peneliti Maarif Institute for Culture and Humanity, Endang Tirtana (Senin, 24/6).


Banyaknya partai pendukung pemerintah, juga tidak disertai kepemimpinan yang kuat. Padahal, kata Endang, dalam kondisi negara yang sedang berkembang, seharusnya sistem demokrasi ini hendaknya disertai dengan "strong leadership" kepemimpinan yang kuat dan tegas.

"Jika tidak, sulit rasanya untuk melakukan gebrakan dalam pembangunan," imbuhnya.

Untuk kedepan, usul Endang, ada baiknya koalisi yang dibentuk dengan lebih sedikit partai. Sehingga memudahkan pemerintah dalam melakukan kebijakan dan kontrol.

Meski memang, jika partai-partai oposisi yang berkoalisi adalah partai besar, maka besar juga kemungkinannya hal ini dapat menghambat partai berkuasa untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya baik untuk kepentingan masyarakat. "Namun sisi positifnya adalah ada kontrol yang besar oleh oposisi terhadap partai yang berkuasa," ungkapnya.

Menurut Endnag, pemilihan partai koalisi itu harus mempertimbangkan derajat kemenangan dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014. Karena itu, koalisi akan mulai terbaca pasca Pileg tentunya.

"Namun, sejauh ini PDIP punya peluang besar menjadi partai pemenang. Untuk itu, jika PDIP menjadi pemenang dalam Pileg dan Pilpres 2014 atau pasca 2014, maka bisa jadi akan ada model koalisi yang berbeda. Mengapa demikian? karena PDIP selama ini sudah menjadi spesialis oposisi, akan seperti apa koalisinya, kita tunggu," tandasnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

324 Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen Rampung Juni 2026

Senin, 06 April 2026 | 18:15

Kasus Amsal Sitepu Harus jadi Refleksi Penegakan Hukum

Senin, 06 April 2026 | 17:59

WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Produktivitas

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Putri Zulhas Ngaku Belum Tahu Gugatan Pengosongan Rumah

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Petinggi Tiga Travel Haji Dicecar KPK soal Perolehan Keuangan Tidak Sah

Senin, 06 April 2026 | 17:37

Konversi LPG ke Jargas

Senin, 06 April 2026 | 17:25

Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah Tahun Ini Jadi 400 Ribu Unit

Senin, 06 April 2026 | 17:21

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

Senin, 06 April 2026 | 17:12

Sahroni Cabut Laporan Terhadap Influencer Indira dan Rena

Senin, 06 April 2026 | 16:59

PB Orado: Turnamen Domino Jatim Fondasi Menuju Kejurnas

Senin, 06 April 2026 | 16:55

Selengkapnya