Berita

ist

Politik

Diakui, Data Warga yang Berhak Kartu Perlindungan Sosial Tidak Sempurna

SABTU, 22 JUNI 2013 | 14:26 WIB | LAPORAN:

Diakui bahwa data penerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang memegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) tahun ini tidak terlalu sempurna, karena menggunakan data warga miskin tahun 2011. Diperkirakan, ketidakakuratan hanya sekitar enam persen.

"Kami terus perbaiki masalah data itu. Data diperbaiki setiap tiga tahun. Data saat ini merupakan data tahun 2011 yang akan kembali diperbaharui pada 2014 mendatang," kata Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Andi Z.A Dulung, saat mendampingi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat memantau penyaluran dana BLSM di Kantor Pos Jatinegara, Jakarta, Sabtu (22/6).
 
Dia mengakui juga bahwa kunci penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran adalah pada keakuratan data.


Dia terangkan lagi, mekanisme pembagian kartu perlindungan sosial (KPS) yang jadi syarat menerima BLSM adalah melalui kantor Pos Indonesia ke alamat rumah dan diserahkan kepada orangnya langsung. KPS adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah sebagai penanda Rumah Tangga Miskin.

"Jika tidak bertemu dengan orangnya, karena pindah atau meninggal dunia, kartu ditarik kembali dan dipegang oleh PT Pos. Kemudian meminta pihak Kelurahan untuk mengganti nama sejumlah kartu yang tidak sampai," ucapnya.

Di DKI Jakarta sendiri, kata Andi, terdapat 226.462 pemegang KPS yang berhak mendapat dana BLSM. BLSM disalurkan melalui 17 kantor pos di seluruh Jakarta. Kantor Pos Jatinegara kebagian menyalurkan kepada 8.985 keluarga dari sembilan kelurahan.

"Setiap kantor pos ini buka setiap hari, kecuali hari Minggu," ujar Andi.

Kemarin, hal senada soal data yang tak akurat diungkapkan juga oleh Staf Khusus bidang Ekonomi dan Pembangunan Presiden, Firmanzah, di Gedung DPD RI, Jakarta, Jumat (21/6).

Menurut dia, sejauh ini baru tercetak 7 juta KPS dari 15,5 yang akan disalurkan. Namun, dari 7 juta itu sebanyak 2.067 KPS terkirim kembali. Sebabnya, 40 persen sasaran KPS sudah meninggal dunia, 30 persen tanpa pemberitahuan, 20 persen  akibat tergusur, dan 10 persen tidak diketahui tempat tinggalnya. [ald]

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Manusia Nusantara dan Karakteristiknya

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:59

Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota Pematangsiantar Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:40

Telkom Bidik Peluang AI di Berbagai Sektor Industri Lewat Alcosystem

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:20

Bahlil: Bagi Golkar, Kosgoro ‘Seng Ada Lawan’

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:57

Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:33

Banyak Orang Cemas dengan Ekonomi Indonesia, Chatib Basri jadi Solusi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:15

Membongkar Jaringan Korupsi Terstruktur Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:55

Penangkapan 320 WNA Jaringan Judol jadi Kado Manis Hari Bhayangkara

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:30

Kasus Silmy Karim Harus jadi Momentum Reformasi Total Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:10

Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Lebih Suka Maju!

Sabtu, 06 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya