Berita

ist

Politik

Diakui, Data Warga yang Berhak Kartu Perlindungan Sosial Tidak Sempurna

SABTU, 22 JUNI 2013 | 14:26 WIB | LAPORAN:

Diakui bahwa data penerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang memegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) tahun ini tidak terlalu sempurna, karena menggunakan data warga miskin tahun 2011. Diperkirakan, ketidakakuratan hanya sekitar enam persen.

"Kami terus perbaiki masalah data itu. Data diperbaiki setiap tiga tahun. Data saat ini merupakan data tahun 2011 yang akan kembali diperbaharui pada 2014 mendatang," kata Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Andi Z.A Dulung, saat mendampingi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat memantau penyaluran dana BLSM di Kantor Pos Jatinegara, Jakarta, Sabtu (22/6).
 
Dia mengakui juga bahwa kunci penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran adalah pada keakuratan data.


Dia terangkan lagi, mekanisme pembagian kartu perlindungan sosial (KPS) yang jadi syarat menerima BLSM adalah melalui kantor Pos Indonesia ke alamat rumah dan diserahkan kepada orangnya langsung. KPS adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah sebagai penanda Rumah Tangga Miskin.

"Jika tidak bertemu dengan orangnya, karena pindah atau meninggal dunia, kartu ditarik kembali dan dipegang oleh PT Pos. Kemudian meminta pihak Kelurahan untuk mengganti nama sejumlah kartu yang tidak sampai," ucapnya.

Di DKI Jakarta sendiri, kata Andi, terdapat 226.462 pemegang KPS yang berhak mendapat dana BLSM. BLSM disalurkan melalui 17 kantor pos di seluruh Jakarta. Kantor Pos Jatinegara kebagian menyalurkan kepada 8.985 keluarga dari sembilan kelurahan.

"Setiap kantor pos ini buka setiap hari, kecuali hari Minggu," ujar Andi.

Kemarin, hal senada soal data yang tak akurat diungkapkan juga oleh Staf Khusus bidang Ekonomi dan Pembangunan Presiden, Firmanzah, di Gedung DPD RI, Jakarta, Jumat (21/6).

Menurut dia, sejauh ini baru tercetak 7 juta KPS dari 15,5 yang akan disalurkan. Namun, dari 7 juta itu sebanyak 2.067 KPS terkirim kembali. Sebabnya, 40 persen sasaran KPS sudah meninggal dunia, 30 persen tanpa pemberitahuan, 20 persen  akibat tergusur, dan 10 persen tidak diketahui tempat tinggalnya. [ald]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Masalah Klasik Tak Boleh Terulang di Musim Haji 2026

Kamis, 14 Mei 2026 | 16:15

BSI Semakin Diminati, Tabungan Tumbuh Tertinggi di Industri

Kamis, 14 Mei 2026 | 16:13

Jembatan Rusak di Pandeglang Diperbaiki Usai Tiga Siswa Jatuh

Kamis, 14 Mei 2026 | 16:05

ATR/BPN Rumuskan Pola Kerja Efektif Berbasis Kewilayahan

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:53

Tim Kuasa Hukum Nilai Tuntutan Nadiem Tak Berdasar Fakta Persidangan

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:44

Kelantan Siapkan Kota Bharu Jadi Hub Asia, Sasar Direct Flight Bangkok hingga Osaka

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:33

PLN Luncurkan Green Future Powered Today

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:30

Riki Sendjaja dan Petrus Halim Dikorek KPK soal Kredit Macet di LPEI

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:27

Juri LCC MPR Harus Minta Maaf Terbuka

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:21

Polisi Jaga Ratusan Gereja di Jadetabek

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:14

Selengkapnya