Berita

ist

Politik

Diakui, Data Warga yang Berhak Kartu Perlindungan Sosial Tidak Sempurna

SABTU, 22 JUNI 2013 | 14:26 WIB | LAPORAN:

Diakui bahwa data penerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang memegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) tahun ini tidak terlalu sempurna, karena menggunakan data warga miskin tahun 2011. Diperkirakan, ketidakakuratan hanya sekitar enam persen.

"Kami terus perbaiki masalah data itu. Data diperbaiki setiap tiga tahun. Data saat ini merupakan data tahun 2011 yang akan kembali diperbaharui pada 2014 mendatang," kata Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Andi Z.A Dulung, saat mendampingi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat memantau penyaluran dana BLSM di Kantor Pos Jatinegara, Jakarta, Sabtu (22/6).
 
Dia mengakui juga bahwa kunci penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran adalah pada keakuratan data.


Dia terangkan lagi, mekanisme pembagian kartu perlindungan sosial (KPS) yang jadi syarat menerima BLSM adalah melalui kantor Pos Indonesia ke alamat rumah dan diserahkan kepada orangnya langsung. KPS adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah sebagai penanda Rumah Tangga Miskin.

"Jika tidak bertemu dengan orangnya, karena pindah atau meninggal dunia, kartu ditarik kembali dan dipegang oleh PT Pos. Kemudian meminta pihak Kelurahan untuk mengganti nama sejumlah kartu yang tidak sampai," ucapnya.

Di DKI Jakarta sendiri, kata Andi, terdapat 226.462 pemegang KPS yang berhak mendapat dana BLSM. BLSM disalurkan melalui 17 kantor pos di seluruh Jakarta. Kantor Pos Jatinegara kebagian menyalurkan kepada 8.985 keluarga dari sembilan kelurahan.

"Setiap kantor pos ini buka setiap hari, kecuali hari Minggu," ujar Andi.

Kemarin, hal senada soal data yang tak akurat diungkapkan juga oleh Staf Khusus bidang Ekonomi dan Pembangunan Presiden, Firmanzah, di Gedung DPD RI, Jakarta, Jumat (21/6).

Menurut dia, sejauh ini baru tercetak 7 juta KPS dari 15,5 yang akan disalurkan. Namun, dari 7 juta itu sebanyak 2.067 KPS terkirim kembali. Sebabnya, 40 persen sasaran KPS sudah meninggal dunia, 30 persen tanpa pemberitahuan, 20 persen  akibat tergusur, dan 10 persen tidak diketahui tempat tinggalnya. [ald]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Berjuang Bawa Bantuan Bencana

Kamis, 04 Desember 2025 | 05:04

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

UPDATE

12 Orang Tewas dalam Serangan Teroris di Pantai Bondi Australia

Minggu, 14 Desember 2025 | 19:39

Gereja Terdampak Bencana Harus Segera Diperbaiki Jelang Natal

Minggu, 14 Desember 2025 | 19:16

Ida Fauziyah Ajak Relawan Bangkit Berdaya Amalkan Empat Pilar Kebangsaan

Minggu, 14 Desember 2025 | 19:07

Menkop Ferry: Koperasi Membuat Potensi Ekonomi Kalteng Lebih Adil dan Inklusif

Minggu, 14 Desember 2025 | 18:24

Salurkan 5 Ribu Sembako, Ketua MPR: Intinya Fokus Membantu Masyarakat

Minggu, 14 Desember 2025 | 18:07

Uang Rp5,25 Miliar Dipakai Bupati Lamteng Ardito untuk Lunasi Utang Kampanye Baru Temuan Awal

Minggu, 14 Desember 2025 | 17:34

Thailand Berlakukan Jam Malam Imbas Konflik Perbatasan Kamboja

Minggu, 14 Desember 2025 | 17:10

Teknokrat dalam Jerat Patronase

Minggu, 14 Desember 2025 | 17:09

BNI Dukung Sean Gelael Awali Musim Balap 2026 di Asian Le Mans Series

Minggu, 14 Desember 2025 | 16:12

Prabowo Berharap Listrik di Lokasi Bencana Sumatera Pulih dalam Seminggu

Minggu, 14 Desember 2025 | 16:10

Selengkapnya