Berita

Siti hardijanti rukmana/rmol

Mbak Tutut: Jangan Jatuhkan Presiden di Tengah Jalan

SABTU, 22 JUNI 2013 | 10:39 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Betapapun pahitnya keputusan pemerintah dan betapapun tidak kredibelnya sebuah pemerintahan di mata rakyat, jangan sekali-kali menjatuhkan presiden dan pemerintahannya di tengah jalan.

Pesan itu disampaikan Siti Hardijanti Rukmana yang biasa disapa Mbak Tutut atau Tutut Soeharto di kediamannya di Jalan Yusuf Adiwinata, Menteng, Jakarta Pusat, tadi malam (Jumat, 21/6).

"Menjatuhkan presiden dan pemerintahan di tengah jalan akan menjadi preseden yang tidak baik dan dapat mengganggu pembangunan bangsa. Bila tidak setuju, persiapkan diri dan program yang lebih baik untuk pemerintahan berikutnya," ujar mantan Menteri Sosial di Kabinet Pembangunan VII (1998) dalam perbincangan santai dengan Rakyat Merdeka Online di dapur rumahnya.


Tutut Soeharto yang mengenakan celana panjang hitam, baju batik hijau dan jilbab yang juga hijau mengatakan, menjatukan pemerintahan di tengah jalan bisa berakibat fatal, karena bukan tidak mungkin kelompok yang mengambil alih kekuasaan tidak lebih siap dan tidak lebih baik dari pemerintahan yang dijatuhkan itu.

"Kalau tidak siap, persoalan akan semakin besar, dan bisa berdampak lebih buruk," sambung putri sulung mantan Presiden Soeharto ini.

Tutut Soeharto juga menceritakan betapa ayahnya, Soeharto, tidak tertarik untuk mengambil alih kekuasaan dari Presiden Sukarno menyusul peristiwa pembunuhan enam perwira tinggi dan seorang perwira muda TNI AD pada dinihari 1 Oktober 1965.

"Pak Harto tidak pernah ingin menjadi presiden. Beliau selalu minta kepada Bung Karno agar mau kembali menjadi presiden. Tapi ketika itu Bung Karno sudah tidak mau," ujar Tutut Soeharto.

"Akhirnya Pak Harto bersedia menjadi pejabat presiden, dan baru menjadi presiden setelah dilantik MPRS," ujar Tutut Soeharto lagi.

Soeharto dilantik sebagai presiden kedua Republik Indonesia pada Sidang Umum MPRS tanggal 12 Maret 1967, setahun setelah ia mendapatkan mandat dari Presiden Sukarno untuk mengamankan dan menertibkan keadaan di seluruh negeri pasca peristiwa 1 Oktober 1965.

Setelah berkuasa selama tiga dasawarsa, Soeharto mengundurkan diri di Istana Negara pada 21 Mei 1998, hanya dua bulan setelah ia kembali terpilih sebagai presiden dalam Sidang Umum MPR di bulan Maret tahun itu. [guh]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya