Berita

Siti hardijanti rukmana/rmol

Mbak Tutut: Jangan Jatuhkan Presiden di Tengah Jalan

SABTU, 22 JUNI 2013 | 10:39 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Betapapun pahitnya keputusan pemerintah dan betapapun tidak kredibelnya sebuah pemerintahan di mata rakyat, jangan sekali-kali menjatuhkan presiden dan pemerintahannya di tengah jalan.

Pesan itu disampaikan Siti Hardijanti Rukmana yang biasa disapa Mbak Tutut atau Tutut Soeharto di kediamannya di Jalan Yusuf Adiwinata, Menteng, Jakarta Pusat, tadi malam (Jumat, 21/6).

"Menjatuhkan presiden dan pemerintahan di tengah jalan akan menjadi preseden yang tidak baik dan dapat mengganggu pembangunan bangsa. Bila tidak setuju, persiapkan diri dan program yang lebih baik untuk pemerintahan berikutnya," ujar mantan Menteri Sosial di Kabinet Pembangunan VII (1998) dalam perbincangan santai dengan Rakyat Merdeka Online di dapur rumahnya.


Tutut Soeharto yang mengenakan celana panjang hitam, baju batik hijau dan jilbab yang juga hijau mengatakan, menjatukan pemerintahan di tengah jalan bisa berakibat fatal, karena bukan tidak mungkin kelompok yang mengambil alih kekuasaan tidak lebih siap dan tidak lebih baik dari pemerintahan yang dijatuhkan itu.

"Kalau tidak siap, persoalan akan semakin besar, dan bisa berdampak lebih buruk," sambung putri sulung mantan Presiden Soeharto ini.

Tutut Soeharto juga menceritakan betapa ayahnya, Soeharto, tidak tertarik untuk mengambil alih kekuasaan dari Presiden Sukarno menyusul peristiwa pembunuhan enam perwira tinggi dan seorang perwira muda TNI AD pada dinihari 1 Oktober 1965.

"Pak Harto tidak pernah ingin menjadi presiden. Beliau selalu minta kepada Bung Karno agar mau kembali menjadi presiden. Tapi ketika itu Bung Karno sudah tidak mau," ujar Tutut Soeharto.

"Akhirnya Pak Harto bersedia menjadi pejabat presiden, dan baru menjadi presiden setelah dilantik MPRS," ujar Tutut Soeharto lagi.

Soeharto dilantik sebagai presiden kedua Republik Indonesia pada Sidang Umum MPRS tanggal 12 Maret 1967, setahun setelah ia mendapatkan mandat dari Presiden Sukarno untuk mengamankan dan menertibkan keadaan di seluruh negeri pasca peristiwa 1 Oktober 1965.

Setelah berkuasa selama tiga dasawarsa, Soeharto mengundurkan diri di Istana Negara pada 21 Mei 1998, hanya dua bulan setelah ia kembali terpilih sebagai presiden dalam Sidang Umum MPR di bulan Maret tahun itu. [guh]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya