Sudah seminggu terakhir kita menyaksikan demonstrasi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil lain menolak rencana pemerintah SBY-Boediono menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Di sejumlah kota di seluruh provinsi, aksi penolakan direpresi aparat polisi sehingga melahirkan bentrokan yang tidak seimbang. Dari sekitar 45 kota yang telah menggelar aksi tercatat ratusan mahasiswa jadi korban akibat tindakan bengis aparat kepolisian.
Tak hanya mahasiswa, tindakan bengis aparat juga membuat sejumlah jurnalis yang meliput aksi ikut jadi korban.
Menyikapi hal itu Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) menyampaikan surat terbuka kepada Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dalam surat atas nama Ketua MKRI Ratna Sarumpaet dan Sekjen Adhie M Massardi, MKRI meminta Komnas HAM untuk bersikap.
"Dalam situasi ini, kami melihat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tidak bersikap sesuai mandatnya dalam UU No 39/1999 tentang HAM. Di mana salah satu fungsinya melakukan pemantauan dan penyelidikan atas dugaan telah terjadinya suatu tindakan pelanggaran HAM," begitu tertulis dalam isi surat.
"Oleh karena itu, kami meminta agar Komnas HAM segera bersikap dan bertindak, serius, tangkas, tegas dan responsible dalam persoalan ini. Segera laksanakan tugas dan mandatnya."
Dari catatan MKRI, penanganan aksi penolakan kenaikan harga BBM di Ternate oleh aparat menjatuhkan korban 10 mahasiswa dan seorang jurnalis. Di Jambi tiga mahasiswa dan seorang jurnalis. Adapun di Medan 85 mahasiswa jadi korban, 14 di antaranya dijadikan tersangka.
Di Palembang tercatat dua mahasiswa ditahan, 14 luka tembak dan pukulan. Di Kendari empat mahasiswa dan seorang jurnalis terluka sehingga dilarikan ke rumah sakit, ditangkap dan dianiaya, serta puluhan lainnya luka-luka. Di Jakarta ada 88 mahasiswa dan pelajar sempat ditahan, adapun di Makassar puluhan mahasiswa terluka akibat tindakan aparat kepolisian.
Sementara di sejumlah kota lain, via laporan-laporan media massa juga terjadi represifitas aparat terhadap gerakan mahasiswa.
MKRI yang beberapa waktu lalu sejumlah tokohnya dituding kalangan pro pemerintahan SBY-Boediono melakukan upaya makar, menyampaikan dukungan penuh atas gerakan mahasiswa dan rakyat dalam penolakan kenaikan harga BBM.
"Terus berjuang untuk Indonesia yang lebih baik dan mulia," begitu isi di bagian penutup isi surat yang dibuat di Jakarta, 20 Juni 2013 itu.
[dem]
