Berita

ilustrasi

HARGA BBM NAIK

Kesepakatan Hitam SBY-ARB Sukses Adu Domba Mahasiswa dan Polisi

SELASA, 18 JUNI 2013 | 14:49 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Ekonom senior, DR. Rizal Ramli, menyesalkan tindakan keras dan berlebihan aparat Polri dalam menangani aksi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di berbagai daerah, sepanjang hari kemarin. Dia sekaligus menyatakan kekaguman dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada mahasiswa dan pemuda.

"Sebagai orang yang sejak mahasiswa aktif di pergerakan, saya benar-benar salut atas keberanian dan spontanitas mahasiswa dan pemuda kita. Ternyata Indonesia masih punya banyak mahasiswa dan pemuda yang prihatin dengan ketidakadilan dan mau berjuang untuk kepentingan yang lebih besar,” ujar Ketua Umum Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP) ini dalam pernyataan persnya, Selasa (18/7).

Menurut dia, aksi mahasiswa dan pemuda yang besar-besaran juga serentak di seluruh penjuru Indonesia, terjadi dengan spontan tanpa rapat dan persiapan lain. Kenyataan ini membuktikan spontanitas akan jadi kekuatan yang dahsyat di masa depan.


Di sisi lain, Rizal mengungkapkan, pembahasan Rancangan APBN-P 2013 di gedung DPR Jakarta, yang diwarnai demonstrasi serentak di seluruh daerah sepanjang hari kemarin, patut diduga ditunggangi kepentingan politik segelintir elite parpol. Hal itu terkait alokasi Rp 155 miliar dalam APBN-P 2013 yang digunakan untuk membantu PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) menangani musibah lumpur Lapindo.  

Kesepakatan "hitam" antara Presiden SBY dengan Ketua Umum Partai Golkar yang juga bos besar Lapindo, Aburizal Bakrie, terkait alokasi anggaran tersebut yang mengakibatkan benturan demi benturan keras antara mahasiswa, pemuda dengan aparat kepolisian di berbagai daerah.

Tokoh nasional yang kerap disapa Gus Romli oleh kalangan Nahdliyin ini menyesalkan juga sikap aparat polisi yang berlebihan dan kerap brutal dalam menangani aksi mahasiswa.

"Pada prinsipnya gerakan mahasiswa dan pemuda itu adalah gerakan damai yang menyuarakan aspirasi sebagian besar rakyat Indonesia," tegas penasihat ahli Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) ini. [ald]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Korea Selatan Diisukan Bersiap Kerahkan Pasukan ke Selat Hormuz

Jumat, 04 September 2026 | 14:18

Purbaya Pamer Penerimaan Pajak Tumbuh 30 Persen Tanpa Naikkan Tarif

Jumat, 04 September 2026 | 13:59

Target Lifting 2027 Diproyeksi Tercapai, Sumur Rakyat Jadi Penopang

Jumat, 04 September 2026 | 13:33

Prabowo Tawarkan 138 Blok Energi Indonesia kepada Investor Rusia

Jumat, 04 September 2026 | 13:33

Gus Kikin Mulai Susun Kepengurusan PBNU di Hari Perdana Ngantor

Jumat, 04 September 2026 | 13:31

Label “No Pork, No Lard” Tak Otomatis Berarti Halal

Jumat, 04 September 2026 | 13:20

Kenaikan Tarif Masuk Ragunan Masih Ramah di Kantong

Jumat, 04 September 2026 | 13:12

Legislator Soroti Anggaran Pemulihan Kantor DPRD NTB-Sulsel Pasca Demo Agustus 2025

Jumat, 04 September 2026 | 13:08

Pembangunan Dapur MBG Pakai APBN Jangan Jadi Beban Negara

Jumat, 04 September 2026 | 13:06

Pemerintah Diminta Evaluasi Harga Eceran Tertinggi Beras

Jumat, 04 September 2026 | 13:01

Selengkapnya