Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus segera menjelaskan soal alokasi Rp 155 miliar dalam APBN-P 2013 yang digunakan untuk membantu PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ).
"Tadinya saya menilai perbedaan pendapat di sidang-sidang DPR adalah hal wajar. Namun apa yang terjadi di sidang paripurna kemarin adalah kejahatan luar biasa yang dilakukan parpol-parpol Sekretariat Gabungan," ujar Ketua Umum Aliansi Rakyat Untuk Perubahan (ARUP), DR. Rizal Ramli, dalam pernyataan persnya, Selasa (18/6).
Rizal mengatakan, dengan menyepakati naiknya harga BBM, parpol-parpol telah mengkhianati rakyat yang hidupnya selama ini sudah sangat sulit. Padahal, banyak alternatif yang bisa dibahas untuk memperbaiki struktur penerimaan dan pengeluaran APBN tanpa perlu menyusahkan rakyat.
Lebih jauh lagi, calon presiden alternatif versi The President Centre ini menduga ada kesepakatan "hitam" antara SBY dengan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, yang juga bos besar Lapindo, terkait alokasi anggaran tersebut.
Golkar memanfaatkan kesulitan rakyat untuk menyelesaikan kasus yang melibatkan ketua umumnya. Perdebatan tentang APBN-P 2013 kemarin ternyata tidak murni sekadar perbedaan pendapat, tapi ditunggangi oleh kepentingan sempit parpol.
"Saya mau bertanya kepada ARB (Aburizal), apakah memanfaatkan uang negara untuk menyelesaikan masalah Lapindo akan menjadi model kepemimpinan Anda jika terpilih jadi presiden 20014? Sebagai kawan, saya ingatkan rakyat Indonesia tidak butuh pemimpin yang banyak masalah dan akhirnya menjadi beban rakyat dan bangsa ini. Indonesia membutuhkan pemimpin yang bisa menjadi solusi bagi bangsa," ujar Rizal Ramli.
Pada sidang paripurna DPR kemarin, disepakati pengalokasian dana Rp 155 miliar untuk membantu korban semburan lumpur Lapindo. Anggaran ini tertuang dalam pasal 9 Rancangan APBN-P 2013.
Sejak enam bulan terakhir, Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid ini berkali-kali menjelaskan bahwa pembahasan APBN-P selalu dijadikan alat untuk korupsi berjamaah. Perumusan APBN-P menunjukkan lemahnya kemampuan tim ekonomi presiden, khususnya Menteri Keuangan, dalam memprediksi dan mengantisipasi masalah fiskal.
Menurut dia, jika Menkeu punya kapasitas memadai, tidak diperlukan adanya pembahasan anggaran perubahan. APBN-P baru benar-benar dibutuhkan jika ada gejolak ekonomi yang luar biasa di tingkat regional atau global.
[ald]
