Pemerintah Apresiasi DPR Setujui Harga BBM Naik

Pemerintah menyambut baik keputusan DPR RI yang mengesahkan RUU APBN-P 2013 melalui sidang paripurna pagi hingga malam hari (Senin, 17/6).

Menteri Keuangan (Menkeu), Chatib Basrie menyampaikan rasa syukurnya dengan komitmen komisi-komisi di DPR dan Badan Anggaran yang telah bisa menyelesaikan pembahasan APBN-P 2013 secara tepat waktu.

"Atas nama pemerintah kami menyampai apresiasi atas segala keputusan yang diambil dalam proses pembahasan APBN-P 2013 ini," dalam sambutannya dalam sidang paripurna (Senin, 17/6).

Beberapa kesepatan yang dimasukan dalam APBN-P 2013 tersebut antara lain defisit anggaran 2,38 persen atau Rp 224,186 triliun.  Angka ini diperoleh dari selisih antara pendapatan negara Rp 1.502,005 triliun dan belanja negara Rp 1.726,191 triliun.

Kemudian asumsi dasar ekonomi makro pada APBN-P 2013 itu antara lain pertumbuhan ekonomi ditetapkan 6,3 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp 9.600, inflasi 7,2 persen, suku bunga/SPN 3 bulan 5,0 persen, harga minyak ICP 108 dolar AS per barel, lifting minyak 840 ribu bph dan lifting gas 1.240 ribu bph setara minyak.

Selain itu, di dalam APBN-P 2013 terdapat juga pengurangan subsidi energi (BBM, elpiji dan listrik), serta pemberian paket kompensasi dalam bentuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk 15,5 juta keluarga miskin dan yang rentan terkena dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Persetujuan pengesahan RUU APBN-P 2013 dihasilkan melalui voting, sebanyak 338 menyatakan menerima dan 181 anggota lainnya menolak. Fraksi yang menerima adalah; Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Amanat Nasiona (PAN), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sedangkan Fraksi yang menolak adalah; Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Hanura. [rsn]