Berita

sby

Mahasiswa Bergerak Karena Diprovokasi SBY!

SELASA, 18 JUNI 2013 | 02:15 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Tim Advokasi Gerakan Menolak Kenaikan Harga BBM mendesak Polri segera membebaskan mahasiswa yang diciduk saat menggelar unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Segera dibebaskan sekarang juga. Mereka bukan provokator," ujar anggota tim, Adhie M Massardi, kepada wartawan di Cafe Penus, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin (17/6) malam.

Menurut Kordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) itu, para mahasiswa di berbagai daerah bergerak turun ke jalan justru karena diprovokasi Presiden Yudhoyono yang akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Dia pun sangat menyesalkan penanganan represif oleh aparat yang menyebabkan sejumlah wartawan dan puluhan pengunjuk rasa terluka terkena hantaman peluru.


"Tugas Polisi dan TNI sebagaimana diatur Konstitusi adalah menjaga objek-objek vital dan menjaga presiden dan keluarganya. Bukan menjaga kelangsungan kekuasaan," tegas Adhie.

Adhie yang juga Sekretaris Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia mengimbau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia turun tangan memperhatikan sekaligus melakukan investigasi atas pelanggaran HAM yang dilakukan kepolisian dan TNI yang diturunkan untuk menghadang pengunjuk rasa. Hal itu perlu dilakukan karena kategori terstruktur sangat jelas dengan adanya perintah dari presiden ke Kapolri dan Kapolda dengan kepentingan untuk kelangsungan kekuasaan.

Dia juga mengingatkan Komnas HAM turun tangan karena untuk beberapa waktu ke depan aksi menolak kenaikan harga BBM akan berlangsung masif di seluruh Indonesia, terutama dilakukan di kantor-kantor partai politik yang menyetujui kebijakan tersebut, sehingga sangat mungkin aparat melakukan kembali tindakan represifnya. Partai politik yang setuju harga BBM naik adalah Demokrat, Golkar, PAN, PKB dan PPP.

"Komnas HAM harus mengingatkan Kapolri untuk tidak menggunakan cara-cara keji membenturkan warga dengan mahasiswa. Seolah-olah warga menolak aksi mahasiswa padahal mereka adalah preman bayaran," demikian Adhie. [zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya