IPW Tuntut Kapolda Jambi dan Maluku Utara Dicopot

Indonesia Police Watch (IPW) mengecam kekerasan polisi terhadap jurnalis di tengah pembubaran demonstrasi menolak kenaikan harga BBM. Akibat tindakan membabi buta polisi, dua wartawan terkena tembakan. Satu korban jatuh di Jambi dan satu lagi di Ternate, Maluku Utara.

"Tindakan represif kepada jurnalis adalah tindakan biadab yang menunjukkan bahwa Polri bukan sebagai aparat negara, melainkan sebagai aparat penguasa," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane, dalam pernyataan persnya, Senin (17/6).

Menurut dia, Polisi sesungguhnya sangat mengetahui bahwa wartawan dilindungi UU dalam menjalankan tugas. Untuk insiden itu, Kepala Polda Jambi Brigjen Satriya Prasetya dan Kepala Polda Maluku Utara Brigjen Machfud Arifin harus bertanggung jawab dan segera menangkap pelaku penembakan karena tindakan tersebut melanggar UU Pers nomor 40/1999 pasal 4 tentang kebebasan pers.

"IPW mengimbau agar seluruh organisasi pers melawan siapapun yang melakukan kekerasan dan menghalangi tugas jurnalis. IPW mendesak Kapolri segera mencopot para Kapolda yang membiarkan anggotanya melakukan tindakan represif terhadap wartawan, seperti di Jambi dan Ternate," ujar Neta.

IPW mendata, aksi demonstrasi hari ini terjadi di 45 kota, ibukota propinsi dan tingkat dua. Bahkan, demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM terjadi juga di Pacitan, Jawa Timur, kampung halaman SBY. Demonstran di Pacitan sempat bentrok dengan polisi. Sebagian besar aksi demo Senin siang diwarnai bentrokan, yang paling berdarah terjadi di Ternate.

Aksi demo Senin siang yang diwarnai bentrokan mengakibatkan 52 mahasiswa luka-luka dan empat polisi luka. Selain itu, ada 15 mahasiswa ditangkap dengan tuduhan sebagai provokator.

"IPW mendesak agar polisi segera membebaskan para mahasiswa tersebut. Sebab apa yang mereka perjuangkan adalah untuk kepentingan rakyat kecil dan juga kepentingan polisi, yang akan kesulitan jika harga BBM dinaikkan mengingat gajinya sangat kecil," ucapnya.

"Polri harus ingat bahwa mereka adalah alat negara dan bukan alat kekuasaan," tegasnya. [ald]