Dialog untuk mencari bentuk perdamaian yang lebih substansial antara Korea Utara dan Korea Selatan kembali menghadapi tantangan. Kali ini hambatannya adalah persoalan protokoler di kedua negara yang tidak sama.
Inilah penjelasan umum yang disampaikan Dutabesar Republik Demokratik Rakyat Korea atau Korea Utara Ro, Jong-ryul, mengenai penyebab berhentinya dialog yang dilakukan kedua negara baru-baru ini.
Hari Minggu lalu (9/6), kedua negara sepakat mengirimkan pejabat rendah dalam pertemuan di perbatasan Panmunjom. Tema utama yang dibahas dalam pertemuan itu berkaitan dengan kawasan industrial Kaesong di Korea Utara dimana ratusan perusahaan Korea Selatan mempekerjakan lebih dari 50 ribu orang Korea Utara. Kawasan Kaesong ditutup bulan April lalu menyusul konflik yang semakin memanas di antara kedua Korea.
Setelah pertemuan Panmunjom yang dilaporkan berlangsung tanpa perang argumen itu, kedua negara sepakat menggelar pertemuan lanjutan yang akan dihadiri pejabat yang lebih tinggi lagi.
Di sinilah masalah baru ditemui.
Korea Selatan yang mengirimkan Menteri Unifikasi berharap Korea Utara mengirimkan Ketua Komite Reunifikasi Damai yang ada di Korea Utara. Sementara Korea Utara mengatakan hal itu mungkin mengingat Ketua Komite Reunifikasi Damai itu, Kim Yang-gon, adalah pejabat senior Partai Pekerja Korea Utara yang posisinya lebih tinggi dari sekadar menteri. Ia juga merupakan penasihat dekat pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.
Penjelasan Dubes Ri Jong-ryul itu disampaikannya dalam acara makan malam dengan Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Korea Utara, Kamis (13/6) di Restoran Pyongyang, satu-satunya restoran yang dikelola Korea Utara di Indonesia. Restoran ini terletak di Jalan Gandaria I, Jakarta Selatan. Hadir dalam makan malam itu antara lain, Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Korea Utara Ristiyanto dan Rektor Universitas Bung Karno (UBK) Sunarto. Adapun Ri Jong-ryul dalam kesempatan itu didampingi istrinya dan Kounselor Kim Chil Song.
"Tentu tidak mungkin bagi kami mengirimkan pejabat yang posisinya lebih tinggi dari menteri Korea Selatan (dalam pertemuan setingkat menteri)," ujar Ri Jong-ryul.
Penjelasan Ri Jong-ryul ini sama seperti penjelasan resmi yang disampaikan Partai Pekerja Korea Utara setelah kegagalan pertemuan melalui kantor berita
KCNA.
Dia berharap dalam waktu dekat ada solusi baru untuk memecah kebuntuan.
[guh]
