Berita

raja Abdullah/ist

Pemuda Muhammadiyah: Presiden SBY Harus Melobi Langsung Raja Arab Saudi

SABTU, 15 JUNI 2013 | 09:49 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Indonesia perlu menggunakan jurus yang lebih canggih lagi dalam diplomasi dengan Arab Saudi agar kuota jamaah haji Indonesia tidak dibatasi. Pembatasan kuota itu akan memperpanjang daftar tunggu bagi umat Muslim yang ingin menunaikan rukun Islam kelima itu.

Selain itu, keputusan pemerintah Arab Saudi mengurangi kuota haji bagi Indonesia juga dilakukan dengan tiba-tiba tanpa kordinasi sebelumnya. Akibatnya, Kementerian Agama mendapatkan pekerjaan tambahan yang tak mudah diselesaikan untuk menangani jamaah haji yang akan diberangkatkan tahun ini.

"Dengan pengurangan ini, Kementerian Agama pasti kesulitan menentukan dari daftar calon jamaah yang diprioritaskan berangkat. Kalau (pembatasan atau pengurangan) kuota haji diterapkan, jumlah jamaah haji yang ditunda keberangkatannya lebih dari 40 ribu orang. Mengorganisir penundaan jamaah sejumlah itu tentu sangat sulit," ujar Ketua Umum PP Pemudaha Muhammadiyah Saleh Daulay Partaonan, Sabtu pagi (15/6).


Karena itu, menurut dia, tidak ada salahnya bila pemerintah Indonesia meminta pemerintah Saudi memberi kelonggaran bagi Indonesia.

"Kalau perlu, SBY langsung datang menemui Raja Abdullah untuk meminta kelonggaran itu. Saya menilai, bertemu langsung dengan Raja Saudi jauh lebih efektif dibandingkan hanya sekadar mengirim surat. Setidaknya, jika bertemu langsung SBY kelihatan lebih serius menyelesaikan masalah ini," masih kata Saleh.

"Mengirim Menteri Agama untuk melakukan lobi belum tentu efektif. Jika Menag yang berangkat, dia akan dipertemukan dengan pejabat setingkat menteri atau bahkan hanya setingkat dirjen. Kalau itu yang terjadi, kecil harapan pemerintah Saudi mau memberikan kelonggaran yang diminta," demikian ujar Saleh lagi. [dem]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya