Berita

raja Abdullah/ist

Pemuda Muhammadiyah: Presiden SBY Harus Melobi Langsung Raja Arab Saudi

SABTU, 15 JUNI 2013 | 09:49 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Indonesia perlu menggunakan jurus yang lebih canggih lagi dalam diplomasi dengan Arab Saudi agar kuota jamaah haji Indonesia tidak dibatasi. Pembatasan kuota itu akan memperpanjang daftar tunggu bagi umat Muslim yang ingin menunaikan rukun Islam kelima itu.

Selain itu, keputusan pemerintah Arab Saudi mengurangi kuota haji bagi Indonesia juga dilakukan dengan tiba-tiba tanpa kordinasi sebelumnya. Akibatnya, Kementerian Agama mendapatkan pekerjaan tambahan yang tak mudah diselesaikan untuk menangani jamaah haji yang akan diberangkatkan tahun ini.

"Dengan pengurangan ini, Kementerian Agama pasti kesulitan menentukan dari daftar calon jamaah yang diprioritaskan berangkat. Kalau (pembatasan atau pengurangan) kuota haji diterapkan, jumlah jamaah haji yang ditunda keberangkatannya lebih dari 40 ribu orang. Mengorganisir penundaan jamaah sejumlah itu tentu sangat sulit," ujar Ketua Umum PP Pemudaha Muhammadiyah Saleh Daulay Partaonan, Sabtu pagi (15/6).


Karena itu, menurut dia, tidak ada salahnya bila pemerintah Indonesia meminta pemerintah Saudi memberi kelonggaran bagi Indonesia.

"Kalau perlu, SBY langsung datang menemui Raja Abdullah untuk meminta kelonggaran itu. Saya menilai, bertemu langsung dengan Raja Saudi jauh lebih efektif dibandingkan hanya sekadar mengirim surat. Setidaknya, jika bertemu langsung SBY kelihatan lebih serius menyelesaikan masalah ini," masih kata Saleh.

"Mengirim Menteri Agama untuk melakukan lobi belum tentu efektif. Jika Menag yang berangkat, dia akan dipertemukan dengan pejabat setingkat menteri atau bahkan hanya setingkat dirjen. Kalau itu yang terjadi, kecil harapan pemerintah Saudi mau memberikan kelonggaran yang diminta," demikian ujar Saleh lagi. [dem]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya