Berita

ilustrasi/ist

Politik

Demokrat, Lebih Penting Capres Pro Rakyat Ketimbang "Putra Mahkota"

JUMAT, 14 JUNI 2013 | 07:56 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Ibarat uang, konvensi yang akan digelar Partai Demokrat memiliki dua sisi mata yang tak terpisahkan. Di satu sisi menjadi proses politik menjaring calon presiden, tapi di sisi lain mendorong peningkatan elektabilitas Demokrat. Karena itu, akan sangat naif kalau pelaksanaan konvensi hanya bersifat pro forma alias sekedar formalitas belaka.

"Percuma saja kalau Demokrat hanya menjadikan konvensi sebagai cap stempel bagi capres "putra mahkota" karena belum tentu laku dijual ke rakyat. Dengan begitu, capres tersebut juga tak akan mampu menjadi faktor penentu untuk meningkatkan elektabilitas Demokrat," ujar analis politik dari POINT Indonesia, Karel Susetyo, kepada Rakyat Merdeka Online, Jumat (14/6).

Dikatakan dia, instrumen survei secara nasional memang mampu memotret popularitas, elektabilitas dan tingkat kesukaan pemilih pada para capres peserta konvensi. Tapi sebaiknya survei yang dilakukan harus bersifat komprehensif dengan memperhitungkan kemampuan sang figur capres untuk menjadikan Demokrat sebagai pemenang pemilu seperti pada pemilu 2009 lalu.


Untuk itu, saran dia, komite konvensi perlu terlebih dahulu memasukkan unsur "pro rakyat" pada setiap peserta konvensi. Apa yang pernah dibuat dan dikorbankannya untuk rakyat? Lalu seperti apa komitmennya selama ini dalam memperjuangkan nasib rakyat? Dengan begitu, konvensi dapat menghasilkan capres yang pro rakyat.

"Jangan kemudian konvensi hanya dimenangkan oleh figur yang berbasis pencitraan belaka, tanpa jelas komitmen kerakyatannya. Bagaimanapun citra dapat dibentuk dalam sekejap, apalagi kalau di dukung financial yang besar. Sedangkan rekam jejak kerakyatan seorang figur hanya bisa dibangun dengan pengalaman panjang dan komitmen yang kuat," tandasnya.[rsn]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya