Berita

DEMO ALIANSI CABUT MANDAT JOKOWI-AHOK/IST

Olahraga

Jokowi-Ahok Diskriminatif! Mal Pluit dan Hotel Aston Tak Ikut Digusur

SELASA, 04 JUNI 2013 | 19:47 WIB | LAPORAN:

Aliansi Cabut Mandat Jokowi-Ahok kembali mempersoalkan langkah Pemerintah Daerah Jakarta menggusur warga yang tinggal di bantaran waduk Pluit, Jakarta Utara. Di satu sisi, Pemda justru terkesan membiarkan Mega Mall Pluit dan Hotel Aston tetap beroperasi. Padahal kedua bangunan tersebut bermasalah.

"Kenapa Jokowi-Ahok  tidak berani membongkar/menggusur Mega Mall Pluit dan hotel Aston! Padahal tempat tersebut tidak sah surat-suratnya, karena asalnya adalah danau Pluit yang ditimbun jadi Mall!," tulis Baim Sholeh mewakili Aliansi Cabut Mandat Jokowi-Ahok melalui rilis yang diterima redaksi, Selasa (4/6).

Bukan hanya itu, sikap diskriminasi Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama juga diperlihatkan keduanya dengan menyuburkan tempat prostitusi terselubung milik cukong-cukong asing seperti Hotel Classik yang selama ini dikenal sebagai lokasi perdagangan perempuan.


"Jangan hanya berani sama rakyat pribumi kecil dan miskin, sedang sama big bos yang sama-sama Cina dan kaya tidak berani," imbuhnya.

Untuk itulah, kata Sholeh, pihaknya menyerukan kepada warga DKI bersatu untuk menghentikan segala bentuk diskriminasi yang dilakukan Jokowi dan Ahok.

"Stop intimidasi aparat keamanan yang hadir di Muara Baru yang membuat warga takut dan tertekan," tegasnya.

Pihaknya juga mendesak agar kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) yang telah mengeluarkan izin pendirian Mall Mega Pluit dicopot dari jabatannya. Pun demikian dengan izin pembangunanya.

Sholeh menambahkan bahwa pihaknya mendukung wacana interpelasi yang diajukan jajaran DPRD DKI terhadap Joko Widodo.

"Kami mendukung DPRD DKI Jakarta untuk menggunakan hak interpelasi dan segera memanggil Jokowi atas sikap arogansi dan bentuk diskiminasi terhadap warga DKI Jakarta," kata Sholeh mengakhiri.[wid]


Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya