Bagi Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, kunjungan kerja para anggota DPRD DKI ke luar negeri tak ubahnya jalan-jalan atau plesiran semata. Untuk itu, menurutnya, masyarakat harus kritis terhadap agenda para pembuat UU tersebut.
"Begini saja, kalau mereka ke sana (kunker ke luar negeri), (ketika pulang) masyarakat harus minta hasil laporannya apa. Jadi, biar rakyat yang menilailah," ujar wagub yang akrab disapa Ahok ini kepada wartawan di Balaikota, Jakarta, Selasa (4/6).
Ahok pun menyebut, agenda plesiran dewan Kebon Sirih ke luar negeri sebetulnya tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan para politisi di Senayan. Sehingga ia tak heran jika ada permintaan laporan seperti itu. Terpenting, sepulang nanti, kata Ahok, masyarakat bisa mudah mengakses hasil jalan-jalan itu, termasuk pertanggung jawaban duit negara Rp 1,8 miliar yang dipergunakan untuk kunker.
Seperti diketahui, DPRD DKI Jakarta akan melakukan kunjungan kerja keluar negeri dalam waktu dekat ini. Setidaknya ada lima kota di tiga negara yang akan dikunjungi, untuk melakukan kunjungan balik sister city (kota kembar), yaitu Los Angeles, Houston, New York (Amerika serikat), Seoul (Korea Selatan) dan Beijing (Cina).
Tak hanya melakukan kunjungan balik, rencananya DPRD juga akan melakukan studi bading sejumlah mega proyek yang akan dikerjakan di DKI Jakarta. Seperti giant sea wall, monerel, MRT dan deep tunnel. Kunjungan ke tiga negara ini menghabiskan anggaran Rp 1,8 miliar.
[wid]
