Berita

Politik

MPR Lantik PAW Petinggi Demokrat dan PKS

SELASA, 04 JUNI 2013 | 13:45 WIB | LAPORAN:

Pimpinan DPR RI melantik tujuh anggota MPR RI pengganti antar waktu (PAW) di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, hari ini (Selasa, 4/6)

Diantara tujuh anggota DPR yang dilantik tersebut adalah, empat dari Demokrat, yaitu pengganti Sekjen DPP PD Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), diganti H. Anwar Yunus dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VII, Engelina Sondakh diganti oleh Surya Kusumanegara dari Dapil Jawa Tengah III, Sudewa diganti oleh RA. Ida Riyanti dari Dapil Jawa Tengah VII, dan Subagyo Partodihardjo diganti Natasya Tara dari Dapil Jawa Timur IV.

Sedangkan tiga dari FPKS antara lain mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq (LHI) diganti oleh Budiyanto dari Dapil Jawa Timur V, Achmad Rilyadi oleh Wirianingsih dari Dapil Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dan mantan Sekjen DPP PKS yang kini menjabat sebagai Presiden PKS Muhammad Anis Matta digantikan oleh Asmin Amin dari Dapil Sulawesi Selatan I.


Dalam kesempatan tersebut Hajrijanto menganjurkan kepada tujuh anggota MPR yang baru dilantik tersebut untuk sungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat sejalan dengan kewenangan yang diamanatkan. “Demokrasi sebagai kata kerja, maka demokrasi itu sendiri tak akan pernah berhenti dan sempurna, melainkan harus terus berkembang, dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman,” ujarnya.

Wakil Ketua MPR RI Hajrijanto Y. Tohari bertindak sebagai pelantik dan pengambil sumpah mewakili Ketua MPR RI Taufiq Kiemas. Dalam sambutannya, Hajriyanto mengatakan, MPR/DPR sebagai lembaga negara yang diantara kewajibannya memberikan kontrol yang benar terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah, membuat anggaran, dan membuat UU, maka harus seoptimal mungkin tugas dan kewajiban yang dijalankan tersebut memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi rakyat, bangsa, dan negara.

"Semoga bapak-ibu memberikan manfaat untuk rakyat, bangsa, dan negara," pungkasnya. [rsn]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya