Berita

Prabowo Subianto

Wawancara

WAWANCARA

Prabowo Subianto: Politik Itu Dinamis, Lihat Saja Apa Bisa Berkoalisi Dengan PDIP

SENIN, 03 JUNI 2013 | 10:19 WIB

Tampaknya PDIP mempersiapkan tokoh muda menjadi capres 2014.

Ini berarti koalisi PDIP dengan Partai Gerindra sulit terwujud seperti Pilpres 2009. Sebab, Gerindra juga sudah mempersiapkan Prabowo Subianto menjadi capres.

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan, dalam politik itu apa saja bisa terjadi.


“Politik itu dinamis, kita lihat saja nanti. Apa bisa berkoalisi dengan PDIP dalam Pilpres 2014,’’ kata Prabowo Subianto kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Berikut kutipan selengkapnya:


Bagaimana dengan kontrak politik sebelumnya?
Kita liat saja nanti ya. Yang jelas, politik itu dinamis.

Tapi masih ada komunikasi kan?
Masih, jalan terus kok, sampai sekarang.

Apa Anda tetap maju bila PDIP majukan tokoh muda, misalnya Jokowi menjadi capres?
Saya akan tetap maju. Masa gak maju kalau ada dukungan dari rakyat. Kita semua maju kan berdasarkan dukungan rakyat.

Berarti tidak gentar dengan popularitas Jokowi?
Kalau masalah dipilih itu adalah rakyat yang akan memutuskan. Kalau didukung rakyat untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, saya siap mengabdi. Maka saya maju terus. Kalau tidak didukung, ya tidak apa-apa.

Anda yakin bisa menang?
Ini bukan soal menang atau kalah. Tapi sekarang demokrasi kita sedang dibajak. Kita bicara blak-blakan saja. Sekarang ini yang berkuasa adalah uang. Yang dihormati adalah orang yang punya uang, meski tidak jelas uangnya dari mana.

Apa yang harus dilakukan melawan itu?
Kita harus menata sistem. Siapa pun yang menang harus diterima. Tapi Proses pemilihan harus bersih. Daftar pemilih harus jujur. Jangan sampai ada orang mati tetap terdaftar. Setiap warga negara harus memilih. Jangan karena miskin, jelek dan berprofesi sebagai petani tidak boleh memilih dan dibohongi.

O ya, apa Anda setuju harga BBM dinaikkan?  
Pada prinsipnya orang yang paling miskin harus kita bantu dan lindungi. Kalau Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) itu bisa sampai ke mereka, tidak ada masalah. Ini untuk langkah sementara atau darurat yang ujungnya tetap pemerintah meningkatkan produktifitas masyarakat.

Tidak takut BLSM ini dipolitisasi?
Saya berpikir positif saja. Rakyat kan sudah pintar untuk menilai. Yang penting subsidi khusus untuk nelayan dan petani tetap harus diberikan.

Apa Gerindra mengawasi penyaluran BLSM itu?

Ya, kami tentu membantu mengawasi. Bantuan pada masyarakat kan tidak hanya pada BLSM saja. bantuan langsung bisa dalam bentuk sembako. Sekarang ada raskin. Maka harus ada mekanisme melindungi orang miskin.

Pemberian BLSM lima bulan, ini bagaimana?
Para ahli harus pelajari betul-betul masalah BLSM ini. Prinsipnyua pencabutan subsidi ini memperberat orang yang sudah berat hidupnya. Kalau angkutan umum bisa diperbanyak dan gratis, ini salah satu masalah orang miskin teratasi.

 Kenapa Anda mendukung kenaikan harga BBM?
Saya sadari subsidi yang sekarang ini sudah terlalu berat. Mau atau tidak mau pemerintah harus menguranginya secara bertahap subsidi itu. Saya termasuk yang menyarankan.

Tetapi dengan catatan masyarakat di lapisan paling bawah, orang yang benar-benar tidak mampu bisa lepas dari jerat kemiskinannya secara konkrit dengan program pro rakyat dan dilindungi. Saya kira pemerintah dan para ahli sedang mencari solusi itu.

Apa Anda punya masukan?
Kalau pemerintah cabut subsidi, logikanya pemerintah akan memiliki uang cash tergantung berapa besar yang dicabut.

Kemudian terapkan seperti negara-negara lain. Thailand, misalnya, semua bus yang tidak pakai AC gratis. Yang disubsidi adalah busnya.

Di negara-negara Eropa, pelajar, mahasiswa, orang miskin, dan manula mendapatkan kartu bebas naik angkutan umum. [Harian Rakyat Merdeka]

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Awal Pekan, Harga Emas Antam Terpantau Turun ke Rp2.668.000 per Gram

Senin, 22 Juni 2026 | 10:21

Harta Zita Anjani Melonjak Rp100 Miliar, Hari Purwanto: Mungkin Menang Lotre

Senin, 22 Juni 2026 | 10:11

Emas Antam Mandek di Awal Pekan, Satu Gram Rp2,6 Juta

Senin, 22 Juni 2026 | 09:49

Bajak Kader Partai Lain, PSI Dinilai Tetap Berpotensi Jadi Partai Gurem

Senin, 22 Juni 2026 | 09:43

IHSG Menguat, Rupiah Tertekan Rp17.812 per Dolar AS

Senin, 22 Juni 2026 | 09:30

Dolar AS Menguat di Tengah Amblesnya Yen dan Poundsterling

Senin, 22 Juni 2026 | 09:20

Trump Sebut Starmer Gagal, Isu Pengunduran Diri PM Inggris Kian Menguat

Senin, 22 Juni 2026 | 09:11

Gibran Ingin Layanan Kesehatan di Wilayah 3T Diperkuat

Senin, 22 Juni 2026 | 09:00

Rayakan HUT ke-499, Jakarta Berikan Tarif Spesial Rp1 untuk MRT, LRT, dan TransJakarta Hari Ini

Senin, 22 Juni 2026 | 08:47

Bakal Turun Gunung Bareng PSI, Jokowi Dinilai Sulit Lepas dari Bayang-bayang Kekuasaan

Senin, 22 Juni 2026 | 08:46

Selengkapnya