Presiden SBY telah merestui dan menyetujui penelitian situs megalitikum Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat. Bahkan pemerintah tengah menyiapkan keputusan presiden untuk para ahli yang meneliti situs itu secara mandiri dalam dua tahun terakhir.
Namun demikian tetap saja ada pihak yang mengganggu penelitian yang sebetulnya dilakukan di luar kawasan cagar budaya itu.
Redaksi menerima laporan bahwa rencana Tim Terpadu Riset Mandiri yang diinisiasi oleh Kantor Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana mengeskavasi beberapa titik di kawasan situs kembali diganggu oleh kelompok yang sejak lama berusaha menghalang-halangani eskavasi.
SKP BSB Andi Arief dalam pesannya tadi malam mengatakan, suasana eskavasi yang kondusif hingga Maghrib kemarin (Sabtu, 1/6) mendadak terganggu. Beberapa Juru Pelihara kelihatannya "masuk angin" karena "diancam" untuk tidak membantu penelitian.
"Kami putuskan malam ini tim pulang, sampai situasi kondusif. Kami sangat menyesalkan sikap Prof Munadjito dan Lutfi Yondri yang bersikap tidak etis," ujar Andi Arief menyebut dua nama yang menurutnya berada di balik "gangguan" itu selama ini.
"Di saat pemaparan di depan Dirjen Kebudayaan mereka tidak dapat membantah dan setuju gar Tim Terpadu melakukan eskavasi. Namun di belakang mereka berpolitik dan melakukan hal yang tidak patut," sambungnya.
Menurut Andi Arief, walau di beberapa titik penelitian arkeologi sudah terbukti dan telah mengantongi dukungan Presiden beserta delapan menteri, namun penelitian masih harus dilakukan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki alasan yang sangat kuat ketika penelitian ini menjadi domain negara yang dibiayai oleh APBN.
Sejauh ini Tim Terpadu Riset Mandiri masih menggunakan dana yang dikumpulkan gotong royong dari berbagai pihak yang peduli.
"Kami memilih sabar sampai arkeolog-arkeolog yang menentang itu benar-benar ikhlas menerima kenyataan riset ini," sambungnya.
Masih menurut Andi Arief, tim peneliti akan melaporkan gangguan ini ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh. Dia berharap masyarakat bersabar.
"Kami yakin niat baik ini akan cepat terlaksana. Sabotase ini, kami jadikan pelajaran. Mudah-mudahan Kemendikbud bisa bersikap tegas terhadap oknum yang melanggar kepatutan," demikian Andi Arief.
[guh]
