Audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait bailout Bank Century menyisakan persoalan tersendiri sehingga sampai saat ini kasus yang merugikan negara Rp 6,7 triliun ini masih terkatung-katung penyelesaiannya.
Mantan Menteri Perekonomian DR. Rizal Ramli mengatakan, sebenarnya kasus bailout Bank Century tidak sukar untuk dibongkar. Kita punya pengalaman dengan kasus Bank Bali dimana pemeriksaan dilakukan hingga lima lapis (layer) sehingga semua jelas kemana saja dananya mengalir. Dan mestinya, cara seperti ini juga dilakukan terhadap Century.
"Seandainya BPK tulis surat saja ke Bank Indonesia minta analisa aliran dana sampai lima lapis maka akan kelihatan. Di Bank Indonesia ada direktorat informasi dan data yang dalam waktu kurang dari enam minggu bisa ketahuan semua aliran dana Century itu," kata dia kepada wartawan belum lama ini.
Kenapa BPK tidak berinisiatif menulis surat tersebut? Apakah ada yang mau dilindungi? Rizal Ramli mengatakan sebelum melakukan pemeriksaan, BPK menggelar rapat untuk memutuskan apakah terhadap Century akan dilakukan audit kebijakan atau hanya audit aliran dana. Waktu itu salah seorang pejabat BPK mengatakan apapun boleh dilakukan asal jangan menyinggung "NKRI". Karena kebetulan ketua BPK orangnya banyak masalah, akhirnya disetujui untuk tidak dilakukan analisa aliran dana, tetapi hanya analisa audit kebijakan.
"Pertanyaan besarnya, siapa yang dimaksud NKRI, atau siapa yang mewakili NKRI? Ini jelas ada yang mau dilindung," ucap Rizal yang juga mantan menteri keuangan.
Lebih lanjut dia menekankan perlunya bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyeret elit yang terlibat. Terang betul apa dan bagaimana peran Wakil Presiden Boediono dalam kasus ini.
Sebelum dilakukan terhadap Bank Century, ada bank lain yang mau dijadikan 'ember bocor' seperti Bank Century, yaitu Bank Indovert. Boediono selaku Gubernur Bank Indonesia saat itu meyakinkan DPR dan pihak-pihak lain bahwa Bank Indovert harus diselamatkan dengan menyuntikkan dana Rp 4,7 triliun dengan alasan bila tidak dilakukan maka kepercayaan terhadap investor rusak, mata uang jatuh, dan ketakutan-ketakutan lainnya.
Mantan Ketua KPK Antasari Azhar mengaku Boediono minta ijin bertemu dengan dirinya untuk menyampaikan rencana menolong bank milik BI yang beroperasi di Belanda itu. Namun Boediono nampaknya lupa atau tidak sadar bahwa Antasari memahami kasus ini karena sewaktu masih mengabdi di Kejaksaan dia jadi timnya. Kepada Beodiono, Antasari kemudian menyatakan tak ragu menindak kebijakan yang menguntungkan orang lain dan merugikan negara.
"Pertanyaannya apa motif Boediono? Dalam kejahatan kerah putih motifnya biasanya kekuasaan. Dalam kasus Bank Bali, Pak Sahril Sabirin tidak terima uang sepeser pun tetapi dia dijanjikan kalau dana suntikan keluar akan diangkat jadi gubernur bank central lagi. Dalam kasus Boediono hadiahnya wakil presiden. Jelas tadinya dia tidak masuk daftar satu dari sembilan cawapres yang sudah dilist SBY. Tapi begitu sukses menggolkan ini (bailout Century) langsung jadi cawapres. Boediono bisa jadi cawapres padahal masuk list saja tidak," pungkas Rizal yang baru-baru ini didaulat sebagai capres paling reformis oleh Lembaga Pemilih Indonesia.
[dem]
