Berita

Jusuf Kalla

Wawancara

WAWANCARA

Jusuf Kalla: Publik Perlu Tahu Ke Mana Dana Subsidi BBM Dialihkan

SENIN, 27 MEI 2013 | 08:26 WIB

Banyak kalangan menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Sebab, akan membuat rakyat menderita. Tapi bagi bekas Wakil Presiden Jusuf Kalla, mengurangi subsidi BBM sekarang ini memang diperlukan demi pembangunan infrastruktur.

“Menaikkan dan menurunkan harga BBM adalah hak pemerintah. Kita tunggu saja.

 Kalau nanti dinaikkan, tentu ada petimbangan-pertimbangan logisnya,” kata Jusuf Kalla kepada Rakyat Mereka, kemarin.


Yang jelas, lanjut bekas Ketua Umum Partai Golkar itu, bila harga BBM dinaikkan tentu harus diberi kompensasi bagi rakyat kurang mampu.

“BLT (bantuan langsung tunai) atau sekarang disebut BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat) suatu keharusan bila harga BBM dinaikkan,’’ paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya;

Bukankah BLSM itu mendidik masyarakat bermental pengemis?
Saya kira tidak begitu. Pemberian BLSM itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Masa mengasih uang kepada orang yang tidak mampu dinilai negatif.

Kalau dulu BLT, kenapa diubah menjadi BLSM?

BLT  itu kan konsep saya dulu. Sekarang ini kan hanya ubah nama saja menjadi BLSM, ha-ha-ha.

Kenapa Anda setuju pemberian BLSM?
Masalahnya bukan setuju atau tidak setuju. Ketika harga BBM itu naik, tentu akan ada masyarakat tidak mampu terpukul hebat. Agar tidak menderita harus diberikan kompensasi.

Bukankah BLSM ini dinilai berbau politis?
Ah, jangan lihat politis atau tidaknya. Tapi lihat anggaran negara tidak kuat lagi untuk membangun. Maka solusi pahitnya, harga BBM dinaikkan.

Apa Presiden meminta saran Anda mengenai BLSM?
Tidak. Kan sudah tahu caranya semua. Untuk menghitung besaran BLSM yang akan diberikan kan tinggal hitung jumlah masyarakat tidak mampu. Lalu dihitung dengan kenaikan BBM.

Tampaknya Anda setuju harga BBM dinaikkan, kenapa?
Sekarang ini bukan urusan naik atau tidak naiknya BBM. Urusannya kita perlu dana besar  membangun infrastruktur yang memadai dan baik untuk rakyat.

Apa satu-satunya jalan dengan menaikkan harga BBM?
Kalau memang dirasa perlu oleh pemerintah kenapa tidak. Pengalihan subsidi BBM ke pendanaan pembangunan itu bagus.

Memangnya APBN kita tidak cukup?
Itu masalahnya. Mungkin dana APBN yang ada sekarang tersedot ke subsidi BBM.

Makanya dana untuk pembangunan berkurang.

Memang selama ini pembangunan bagaimana?
Tugas pemerintah bukan untuk menyubsidi BBM saja. Pemerintah kan harus membangun jalan, rumah sakit, sekolah, pertanian, dan lainnya. Itu kan membutuhkan dana besar.

Harga BBM naik, maka  harga kebutuhan pokok naik juga, ini bagaimana?
Memang semua harga ikut naik. Asal tujuannya untuk membangun hal-hal yang berguna untuk rakyat kan tidak mengapa. Toh nanti rakyat banyak yang menikmati pembangunan itu.

Makanya publik perlu tahu ke mana dialihkan dana subsidi BBM bila harga BBM dinaikkan, sehingga tidak menimbulkan tafsiran dan spekulasi.

Untuk itu, sebelum menaikkan harga BBM, pemerintah perlu menjelaskan ke mana subsidi itu dialihkan. Agar msayarakat memahami bahwa dana subsidi yang dikurangi itu untuk pembangunan yang nantinya dinikmati rakyat di kota maupun pelosok desa.

Kalau harga BBM naik, biasanya ada demo, apa PMI terjunkan anggota medis?

Ya. Biasanya kalau ada aksi besar-besaran tentu kami akan kerahkan tenaga medis untuk berjaga-jaga. Kita harus siap menjaga segala kemungkinan yang akan terjadi dalam sebuah aksi. [Harian Rakyat Merdeka]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya