Hak interpelasi adalah hak politik yang melekat pada anggota legislatif. Namun penggunaan hak interpelasi untuk menghadang program pro rakyat Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang digulirkan Gubernur DKI Joko Widodo merupakan tindakan semena-mena DPRD DKI yang bertentangan dengan kepentingan rakyat Jakarta.
"Jelas-jelas penggunaan hak interpelasi oleh DPRD DKI terkait KJS bukan untuk membantu rakyat kecil memperoleh akses perawatan di rumah sakit," tegas Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), Masinton Pasaribu, kepada Rakyat Merdeka Online, Sabtu (25/5).
Selama ini, kata dia, praktik komersialisasi kesehatan oleh rumah sakit telah mengakibatkan rakyat kecil warga ibukota yang sedang membutuhkan perawatan kesehatan tidak terlayani. Sebaliknya, dengan adanya program KJS mereka dapat memperoleh pelayanan pengobatan dan perawatan di rumah sakit.
"Seharusnya yang dilakukan DPRD DKI adalah menghapuskan praktik komersialisasi rumah sakit terhadap pasien miskin. Tindakan konyol anggota DPRD yang mengajukan hak interpelasi terkait KJS adalah upaya melanggengkan praktik komersialisasi kesehatan yang mengabaikan perawatan warga miskin," tegas Masinton lagi.
Menurut caleg DPR RI dari PDI Perjuangan Dapil Jakarta II meliputi wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan luar negeri ini, walaupun koalisi fraksi partai-partai penentang program KJS lebih banyak jumlahnya di DPRD DKI, namun kekuatan rakyat Jakarta akan berada di garda terdepan melawan koalisi tersebut. Untuk itu Gubernur Jokowi tak usah gentar dengan tindakan para politisi Kebon Sirih itu.
"Repdem sedang menggalang petisi warga Jakarta untuk menolak impeachment Gubernur Jokowi oleh DPRD. Petisi warga Jakarta adalah wujud partisipasi rakyat menentang ketidakadilan yang sedang dipertontonkan beberapa politisi anti rakyat di DPRD DKI," demikian Masinton.
[dem]
