Republik Indonesia yang dikenal sebagai salah satu negara Asia yang memiliki pertumbuhan ekonomi mengagumkan ternyata masih mengadopsi model pembangunan nasional yang tidak merata dan beradilan.
Kritik keras ini disampaikan Bupati Kutai Timur yang juga Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Isran Noor saat berbicara di hadapan mahasiswa yang menghadiri pembukaan Jiayou Indonesia 2013 di Kedubes RI di Beijing, Jumat siang (24/5).
Pemerintah Indonesia, kata Isran Noor yang bertekad mengikuti konvensi calon presiden Partai Demokrat, sampai sekarang masih memusatkan pembangunan hanya di Jakarta dan Pulau Jawa saja.
"Padahal, membangun bangsa ini bukan membangun penduduk, melainkan membangun wilayah," ujarnya.
Dia menyebut rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda sebagai salah satu contoh program pembangunan yang tidak berkeadilan dan memenuhi aspek pemerataan tersebut.
"Saya pernah protes saat berhadapan dengan orang yang sangat besar pengaruhnya. Sayalah orang yang menentang rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda," ujar Isran Noor berapi-api.
"Dan ternyata kini orang jarang bicara soal itu. Saya tidak tahu pasti apakah karena saya bicara lancang atau karena mereka malas," sambungnya.
Isran Noor mengatakan dirinya khawatir pada setidaknya tiga akibat yang terjadi bila JSS yang diperkirakan akan menelan biaya sebesar Rp 153 triliun itu jadi dibangun.
"Akan terjadi konsentrasi penduduk di satu wilayah tertentu. Akibatnya semua sumber daya yang ada di daerah-daerah lain akan meninggalkan daearahnya untuk pindah ke daerah tertentu itu. Mereka menganggap sumber kehidupan ada di tempat itu," jelas Isran Noor.
Hal lain yang tidak kalah penting akan terjadi kesenjangan antarwilayah. Pembangunan sejumlah daerah seperti Papua, Maluku, Kalimantan, dan Nusa Tenggara, sebutnya lagi, akan terabaikan.
"Yang ketika, paling berbahaya, ini sudah saya sampaikan, kalau JSS jadi dibangun maka ia akan mejadi sumber disintegrasi bangsa," masih kata Isran Noor.
Menurut hemat Isran Noor, akan lebih baik bila uang yang ada untuk pembangunan JSS diberikan kepada 10 propinsi yang memiliki infrastruktur paling buruk di Indonesia. Uang sebesar Rp 15 triliun tentu sangat besar artinya bagi propinsi-propinsi yang memiliki infrastruktur buruk itu
"Kalau itu dipakai semuanya untuk infrastruktur maka sekitar 60 sampai 80 persen infrastruktur di propinsi itu dapat diperbaiki," ujarnya lagi.
[guh]
