Berita

agus santoso

Untuk Memudahkan Pelacakan, PPATK Usul Jenis Pekerjaan di KTP Ditulis Spesifik

JUMAT, 24 MEI 2013 | 15:07 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) mengaku mengalami hambatan dalam melacak pihak-pihak yang diduga terkait dengan pencucian uang. Karena kartu tanda penduduk (KTP) belum menjadi single identity murni.

"Masih banyak orang dengan KTP alamat rumah ini, rumah itu. Karena rumahnya banyak. Namanya juga nggak stabil. Kadang namanya, misalnya Agus S atau A Santoso. Jadi selalu ada perbedaan nama seperti itu," ujar Wakil Kepala PPATK Agus Santoso kepada Rakyat Merdeka Online (Jumat, 24/5).

Begitu juga dengan jenis pekerjaan. Menurutnya, saat ini jenis pekerjaan yang di KTP sangat umum. Pilihannya, misalnya, hanya wiraswasta, PNS, ibu rumah tangga. Karena itu PPATK tidak pernah tahu apakah seseorang yang diduga terkait pencucian uang itu politisi atau kader partai tertentu.


Semakin sulit, jenis pekerjaan di KTP pun sering gonta-ganti.

"Lalu untuk mencari daftar PEP, masih ada hambatan tuh. Karena mereka juga ganti-ganti kan. Siapa sih Politically Exposed Person (PEP). Kita sedang membangun data PEP. Sehingga ke depan kita bisa lebih fokus mencari yang namanya PEP," ungkap Agus.

Dalam sebuah sumber disebutkan, Politically Exposed Person (PEP) adalah orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki kewenangan publik diantaranya adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggara Negara, dan/atau orang yang tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing.

"Sekarang saya sudah mulai mengidentifikasi dengan mencocokkan juga ke LHKPN. Karena sudah online juga nih dengan LHKPN-nya KPK. Nama-nama tertentu kita cocokkan juga," sambung Agus.

Makanya, Agus menyarankan kepada Kementerian Dalam Negeri agar membuat jenis pekerjaan di KTP lebih spesifik, jangan cuma swasta atau PNS. Karena itu, akan sangat membantu dalam mewujudkan transparansi sektor keuangan atau membuat sistem keuangan yang bersih.

"Toh data-data individual itu tidak dipakai kemana-mana. Itu kan disimpan dalam satu chip. Di KTP nggak perlu terlihat. Cukup yang terlihat nama, alamat, nomor kependudukan. Tapi kalau kita pakai card reader, bisa terbaca. Jadi orang itu lebih lengkap identitasnya," tandas Agus. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

324 Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen Rampung Juni 2026

Senin, 06 April 2026 | 18:15

Kasus Amsal Sitepu Harus jadi Refleksi Penegakan Hukum

Senin, 06 April 2026 | 17:59

WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Produktivitas

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Putri Zulhas Ngaku Belum Tahu Gugatan Pengosongan Rumah

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Petinggi Tiga Travel Haji Dicecar KPK soal Perolehan Keuangan Tidak Sah

Senin, 06 April 2026 | 17:37

Konversi LPG ke Jargas

Senin, 06 April 2026 | 17:25

Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah Tahun Ini Jadi 400 Ribu Unit

Senin, 06 April 2026 | 17:21

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

Senin, 06 April 2026 | 17:12

Sahroni Cabut Laporan Terhadap Influencer Indira dan Rena

Senin, 06 April 2026 | 16:59

PB Orado: Turnamen Domino Jatim Fondasi Menuju Kejurnas

Senin, 06 April 2026 | 16:55

Selengkapnya