Setelah reformasi berlangsung 15 tahun, kesejahteraan rakyat tetap rendah, penegakan hukum lemah, sementara korupsi makin merajalela. Hanya dalam bidang politik saja agenda reformasi tidak melenceng jauh. Demokrasi dan kebebasan berpendapat tumbuh mengalami kemajuan.
Begitu antara lain catatan Ketua Aliansi Rakyat Untuk Perubahan, DR. Rizal Ramli, dalam pernyataan tertulis kepada wartawan, Rabu (22/5), terkait kondisi kekinian kehidupan bangsa setelah reformasi sukses melengserkan rezim Soeharto Mei 1998 lalu.
"Secara makro pertumbuhan ekonomi kita bagus, tapi rakyat tidak "makan" yang makro ini. Rakyat butuh pekerjaan, butuh daya beli lebih baik, butuh harga-harga terkendali dan dalam hal ini banyak terjadi kemunduran," ungkap dia.
Di kawasan Asean, tingkat kesejahteraan rakyat di Indonesia berdasarkan indikator index pembangunan manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), terendah setelah Philipina, Thailand, Malaysia dan Singapura. Angka pengangguran sangat tinggi. Klaim pemerintah statistik pengangguran sebesar 6 persen muncul dari kriteria bekerja hanya 1 jam dalam seminggu. Sementara bila mengacu definisi bekerja di negara-negara lain, yaitu 35 jam per minggu, angka pengangguran Indonesia bisa sekitar 30 persen. Atau satu dari tiga orang Indonesia hidup menganggur.
Di lain hal, penguasaan asing terhadap aset-aset produktif di Indonesia seperti tambang, perbankan dan lain-lain semakin luas. Asing dapat menguasai 50 hingga 70 persen di sektor-sektor tersebut.
"Pengingkaran-pengingkaran ini terjadi karena reformasi dibajak oleh kekuatan ekonomi neolib. Terjadi
missing link antara tujuan reformasi yang indah-indah dengan yang terjadi sekarang," kata Rizal Ramli yang juga anggota tim Panel Ahli PBB.
Sistem ekonomi neolib, katanya, membajak reformasi melalui agenda amandemen UUD 45 yang drafnya sejak awal memang dipersiapkan pihak-pihak asing, diterjemahkan, kemudian digolkan di DPR MPR. Peraturan perundangan setelahnya banyak yang merupakan pesanan asing, yang kepentingannya bukan untuk rakyat.
Calon Presiden paling ideal versi Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ini menambahkan, setelah 15 tahun reformasi, praktik korupsi makin gawat. Uang rakyat digerogoti bahkan sejak masih dalam pembahasan anggaran. Pejabat pemerintah dan anggota DPR kongkalikong mencuri triliunan uang negara. Namun penegakan hukum masih tajam ke bawah tumpul ke atas. Indonesia, katanya, sangat demokratis tapi hukum tidak jalan dengan baik. Singapura tidak demokratis tapi hukumnya jalan. Untuk rakyat dan investor, penting sekali demokrasi juga ada
law enforcement karena dengan begitu akan merasa dilindungi.
Menteri Kordinator Perekonomian era Pemerintahan Abdurrahman Wahid ini tegaskan, tidak banyak harapan kesejahteraan rakyat akan bisa diwujudkan pemerintahan sekarang karena jelas-jelas sangat neolib. Penunjukkan Chatib Basri sebagai menteri keuangan menambah daftar panjang "kemesraan" rezim SBY dengan pola pikir neolib. Chatib menganggap nasionalisme sebagai barang tidak penting dan harus dimasukkan ke kantong.
Harapan reformasi bisa membawa manfaat buat rakyat dan demokrasi dirasakan manfaatnya oleh rakyat, tegas capres alternatif versi The President Center ini, ada di pemerintahaan yang baru. Begitu juga dengan law enforcement. Pemerintahan yang datang harus betul-betul memperjuangkan kepentingan nasional, dorong pertumbuhan ekonomi di atas 10 persen dan di saat bersama dibarengi dengan kebijakan sosial yang agresif di bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, kebutuhan pokok dan dasar masyarakat.
"Ini kunci agar semangat reformasi benar-benar dirasakan rakyat," pungkas Rizal Ramli.
[dem]
