Ada Plang Jakarta Propertindo Di Atas Lahan Bekas Gusuran

Gundukan tanah menggunung di bibir waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Warnanya cokelat pekat, terlihat masih basah. Alat-alat  berat mengeruk tanah di bekas pemukiman yang telah diratakan. Patok-patok dari kayu menjadi batas area yang akan dikeruk.

Di belakang alat-alat berat itu, jalan dari beton membentang mengelilingi kawasan yang telah dibersihkan dari pemukiman. “Mau dibikin jalan akses di sekeliling waduk,” ujar seorang pria yang menjadi pengawas pengerukan.

Selain untuk akses perhubungan, pembangunan jalan ini untuk mencegah kawasan di tanggul waduk Pluit kembali diduduki warga dan dijadikan pemukiman.

Cara ini pula yang dipakai ketika menormalisasi Situ Gintung. Pada 2009, tanggul situ di Ciputat, Tangerang Selatan itu jebol. Pemukiman warga di sekitar situ tersapu air. Setelah kejadian itu, di sekeliling situ dibangun jalan.

“Nanti sekeliling waduk (Pluit) ini akan dibuat jalan. Termasuk yang di ujung sana,”  ujarnya pria pengawas pengeruk tadi sambil menunjuk ke seberang waduk.

Sejumlah titik di area yang sudah dibersihkan dari pemukiman dipasang plang bertuliskan “Tanah dalam penguasaan PT Jakarta Propertindo.” Di plang itu juga dicantumkan larangan memasuki dan membangun di area ini.  PT Jakarta Propertindo adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Di seberang area yang tengah dikeruk dan dibikin jalan ini, terlihat bangunan-bangunan panggung semi permanen masih berdiri. Pemukiman itu berdiri di atas kawasan waduk yang mengalami pendangkalan. Baik karena sedimentasi maupun karena tumpukan sampah. Rumput-rumput tumbuh subur di tempat itu.

Setelah banjir melanda ibu kota pertengahan Januari lalu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenjot normalisasi waduk Pluit. Waduk yang sebelumnya seluas 80 hektar itu menyusut tinggal 60 hektar. Penyusutan terjadi karena di waduk itu telah berdiri pemukiman.

Selain penyempitan, kedalaman waduk yang sebelumnya 10 meter mengalami pendangkalan parah. Hingga kedalamannya tinggal 2-3 meter.

Untuk menormalisasi waduk ini, sejumlah warga yang tinggal di waduk direlokasi ke sejumlah rusun. Pemukiman yang sudah dikosongkan lalu dibongkar. Tanahnya dikeruk. Area yang pertama kali dibongkar terletak di belakang Kepolisian Sektor (Polsek) Penjaringan. Saat itu, pembongkaran tak mendapat penolakan dari warga.

Pembongkaran terus dilakukan hingga ke utara. Perlawanan pun muncul. Warga menolak digusur. Pemukiman mereka bersebelahan dengan perumahan elite Pantai Mutiara. Hanya dipisahkan pagar beton tinggi.

Memasuki pemukiman ini dari jalan beraspal di sebelah kiri gerbang perumahan Pantai Mutiara, terbentang sejumlah spanduk yang isinya menolak penggusuran.

Hampir semua rumah di kawasan ini semi permanen. Dindingnya dari papan dengan atap dari seng maupun asbes. Seratus meter dari mulut jalan ada sebuah masjid. Hanya tempat ibadah ini dibangun permanen.

Dari depan masjid ada lorong-lorong menuju pemukiman yang persis di atas waduk. Lorong itu hanya muat dilalui satu sepeda motor. Gerobak-gerobak membuat jalan setapak ini sulit dilewati. Di lorong sempit itu pula anak-anak bermain.

Pemukiman ini masuk wilayah RT 19 RW 17 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Wilayah ini termasuk bakal digusur untuk normalisasi waduk Pluit. Kawasan tersebut dihuni pedagang kecil, pedagang asongan, buruh pabrik, buruh di pelelangan ikan Muara Karang, kuli bangunan hingga pemulung.

“Ada juga yang pengangguran,” ujar Riyono, warga di sini
Pria berusia 52 tahun itu sudah mendengar rencana pembongkaran kawasan ini. Informasi yang didapatnya, 10 meter dari bantaran waduk akan dibersihkan dari pemukiman. Tapi ada juga yang bilang sampai 20 meter.

“Kami belum tahu mau dibuat apa lokasi ini nanti,”  ujar pria yang sehari-hari berjualan bakso itu.

Menurut dia, hingga kini belum ada sosialisasi kepada warga di sini mengenai rencana penggusuran. Baik dari pengurus RT, RW, lurah, camat, wali kota maupun pemerintah provinsi DKI.

“Berita di media massa, katanya ada ribut-ribut penggusuran. Kami malah tidak tahu,” ujar pria yang bermukim di sini sejak 1980.

Makanya, dia heran tiba-tiba ada spanduk yang dipasang di ujung jalan yang menolak penggusuran. “Saya tidak tahu siapa yang pasang. Kami tidak mau dibuat aneh-aneh. Tidak ingin diadu satu sama lain,” ujar Riyono.

Sejumlah warga yang mengaku tinggal di sekitar waduk Pluit mengadukan Pemprov DKI Jakarta ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Gubernur DKI Joko Widodo pun dipanggil untuk menjelaskan rencana penggusuran pemukiman warga itu.

Riyono berharap pemerintah DKI bisa menjelaskan dengan gamblang mengenai rencana pengusuran itu. Juga mencarikan solusi terhadap warga yang tidak lagi punya tempat tinggal setelah digusur.

“Jika digusur selanjutnya kami mau ditempatkan ke mana? Atau dapat uang uang pengganti? Jangan buru-buru digusur, sebab kami juga butuh waktu dan uang untuk pindah. Belum tahu akan pindah kemana kalau digusur. Apa tetap bertahan di Jakarta? Atau ada yang mau pulang ke kampung? Semua belum jelas,” kata dia.

“Saya percaya, pemerintah sudah lebih pintar mengurus warganya. Seperti bapak kepada anaknya. Saya sih ikut saja yang terbaik buat warga,” ujar Riyono.

Lahan 2,2 Hektar Dikuasai Satu Orang

Satu per satu penguasaan lahan di waduk Pluit mulai terkuak. Selain diduduki warga, ada BUMD yang menggadaikan lahan di kawasan itu.

Gubernur DKI Joko Widodo menyebut PT Jakarta Propertindo (Jakpro), BUMD yang menggadaikan lahan di kawasan Waduk Pluit. Di bantaran waduk, perusahaan daerah itu juga membangun lapangan futsal.

Bekas wali kota Solo itu berjanji akan menindak tegas Jakpro. Pemprov DKI juga akan menyita aset-aset Jakpro di kawasan itu.

“Yang nggak benar bukan cuma warga. Jakpro itu punya kita, itu juga nggak benar. Mereka punya properti di sana. Saya ngomong apa adanya ini,” ujar Jokowi ketika datang ke Komnas HAM Jumat pekan lalu.

Jokowi dipanggil ke Komnas HAM lantaran diadukan warga di sekitar Waduk Pluit yang menolak digusur. Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila mengatakan pihaknya akan mediasi warga dengan Pemprov DKI.

“Tentunya yang menduduki tanah negara juga tidak membenarkan, tapi juga kan harus dipilah-pilah. Inilah yang mau kita kaji juga mendalam dengan Pemprov,” tukasnya.

Komnas HAM dan Jokowi sepakat untuk memverifikasi data mengenai jumlah penduduk di sekitar kawasan Waduk Pluit yang akan digusur. Ini untuk membedakan warga asli maupun warga menyewakan kontrakan di kawasan itu.

Menurut Jokowi, warga-warga yang enggan digusur dan ke Rusun Marunda adalah mereka yang punya kepentingan di waduk Pluit.

Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menyebut 80 persen warga di bantaran Waduk Pluit memiliki rumah untuk disewakan kepada pendatang baru. Ada yang punya 6-12 kamar sewa.

Ahok juga menyebut adalah seseorang yang menguasai lahan di waduk Pluit seluas 2,2 hektar. Di tempat itu dia membangun gudang.

“Orang-orang inilah yang nggak mau  kegusur. Kalau orang yang ngontrak sih malah seneng kalau dikasih rusun. Ya, sewanya lebih murah,” kata Basuki yang akrab disapa Ahok. [Harian Rakyat Merdeka]